LOMBOK – Sekretaris Komisi III DPRD Lombok Tengah , Ki Agus Azhar meminta kepada Bupati Lalu Pathul Bahri agar segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Katanya, banyak pengerjaan proyek fisik oleh Dinas PUPR mengalami masalah. Seperti beberapa waktu lalu yang paling menjadi sorotan adalah pengerjaan jembatan penghubung Desa Kidang – Bangket Parak yang hingga kini belum diresmikan.
“Pembangunan jembatan penghubung antara Desa Kidang dan Desa Bangkat Parak yang menelan anggaran sebesar Rp 7 miliar itu sebelumnya sudah beberapa kali perpanjangan waktu pengerjaan, tapi tak kunjung diresmikan. Ini jadi salah satu bukti kinerja yang tidak baik,” tegasnya kepada koranlombok.id, Kamis (24/4/2025).
Selain itu sambung politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut, ada beberapa proyek lainnya juga menjadi sorotan pihaknya baik itu proyek infrastruktur maupun yang dikerjakan berumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan sekolah yang rata-rata dari pengerjaan proyek ini menjadi keluhan masyarakat.
Ki Agus berharap Pemkab segera mengambil langkah-langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini, agar pembangunan infrastruktur tidak terhambat dan harus melaksanakan pembangunan dengan perencanaan yang matang.
“Kami ingin semua program pembangunan dikerjakan dengan transparan, agar masyarakat mengetahui pekerjaannya dari awal,” tegasnya.
Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada pejabat Dinas PUPR untuk rapat dengar pendapat, hal ini bertujuan untuk mendengarkan penjelasan pihak PUPR terkait pengerjaan beberapa paket proyek pada tahun 2025.
“Kami sudah melayangkan surat untuk melakukan pemanggilan terhadap dinas terkait, kami tidak ingin pengerjaan proyek tahun ini akan sama dengan tahun sebelumnya,” tegasnya lagi.
Ki Agus menambahkan juga berencana akan memanggil Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) untuk membahas soal carut-marutnya pengelolaan Rusunawa maupun pengerjaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bakal dikerjakan 2025.
“Setelah itu kami akan memanggil PDAM, karena pelayanan PDAM ini banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat,” pungkasnya.(nis)
