LOMBOK – Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi mendukung rencana Bupati Lalu Pathul Bahri melakukan retreat 24 kepala desa yang baru dilantik untuk diberikan pembekalan khusus di Kampus IPDN NTB.
Kata politisi dari Patai Nasional Demokrat (NasDem) ini, wacana ini telah dibahas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kepada pihaknya dalam rapat dengar pendapat.
“Diawal kita Komisi I memang pernah mengajukan, tidak hanya kepala desa tetapi juga perangkat desa. Diawal ini sudah ada 24 kepala desa baru kami di Komisi I memang mengusulkan dikarantina bisa jadi itu 7 hari atau 10 hari tergantung dari materi yang disampaikan,” terangnya kepada junalis koranlombok.id via sambungan telepon pada Jumat, (25/4/2025).
Sementara itu banyaknya masalah hukum oleh kepala desa menurut Ahmad juga diakibatkan kurangnya pengetahuan Kades, sehingga dia berharap saat retreat ataupun pembekalan nanti di IPDN konsep-konsep dan materi bela negara serta tata kelola administrasi pemerintahan desa sampai dengan terkait pemahaman hukum akan diberikan secara maksimal. Hal tersebut mengingat para kepala desa nantinya sebagai pemegang anggaran dana desa, juga membawahi staf sampai dengan kepala dusun.
“Nanti mereka juga diberikan pemahaman tentang hukum, batasan mana saja yang mereka itu boleh dan mana saja yang tidak,” ujarnya.
Sejak dari awal mekanisme pendaftaran calon kepala desa, katanya, ada indikator poin berdasarkan background pendidikan mereka, nantinya dalam retreat ini bisa dilihat sejauh mana kemampuan akademis masing-masing kades sekaligus mengukur pemahaman mereka terkait politik anggaran.
“Uang-uang (anggaran, red) yang ada di desa-desa itu bisa tepat sasaran nggak dan bisa membuat suatu program yang prioritas di desa-desa itu. Jangan hanya karena janji politik dia bikin sumur bor sepuluh padahal yang dibutuhkan hanya lima misalnya, nah itu penting agar mereka harus bekerja sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan di lapangan,” jelasnya.
Ahmad juga mendorong melalui Inspektorat dan DPMD Lombok Tengah juga memberikan peningkatan kapasitas kepada perangkat desa karena mereka sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat juga akan berkoordinasi dengan instansi dan dinas diatasnya.
Lanjutnya, setiap desa memiliki karakteristik tersendiri tergantung dari luas wilayah dan jumlah penduduk serta aspek lainnya, sehingga melalui peningkatan kapasitas baik kepada kepala desa ataupun perangkatnya diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap wilayah yang mereka pimpin dan masyarakat yang mereka layani menyebabkan pemerataan pembangunan yang pesat kedepan.
“Terutama sekali desa-desa ini akan terlatih dan membawa ide-ide di dalam rapat-rapat musyawarah perencanaan pembangunan, tidak hanya nantinya bisa pembangunan desa-desa di Lombok Tengah bisa merata tetapi juga pemahaman dan penguasaan mereka atas wilayah-wilayah masing-masing,” pungkasnya.(nis)
