LOMBOK – Setidaknya ada 14 aliansi akan turun aksi demo ke Kantor Gubernur NTB, Rabu 24 September 2025. Ada banyak tuntutan bakal disampaikan pendemo. Salah satunya terkait pembayaran lahan masyarakat di sekitar Kawasan Mandalika yang belum dibayar PT ITDC.
Informasi yang diterima Koranlombok.id, ada banyak elemen akan terlibat. Termasuk hadirnya 14 aliansi yang telah menyatakan kesiapan bergabung turun menyuarakan aspirasi masyarakat terdampak pembangunan mega proyek di Mandalika.
Ini 14 nama aliansi:
ASLI Mandalika
AGRA NTB
LSP Mataram
SP Mataram
SPN
UKM Pilar Seni
LSBH
FMN NTB
Osistala
BEM Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara
BEM Institut Studi Islam Sunan Doe
Mahasiswa Pecinta Alam Lombok Timur
Forum Mahasiswa Lombok Timur
BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi
“Ada 14 aliansi demokrasi baru untuk kedaulatan rakyat NTB,” kata singkat Ketua FMN NTB, Sirajul Athar kepada Koranlombok.id.
“Kami dari Aliansi Solidaritas Masyarakat Lingkar Mandalika (ASLI Mandalika) akan turun demo besok pagi. Ya termasuk aliansi lainnya,” sambung Ketua ASLI Mandalika, Adi Wijaya kepada Koranlombok.id, pagi ini.
Dalam sambungan telepon, Adi menegaskan, sebagai Ketua ASLI Mandalika yang baru pihaknya berjanji akan terus menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat tertindas dampak. Termasuk dirinya yang menjadi korban.
“Kalau yang kami tahu ada sembilan aliansi itu ada Agra NTB, FMN, LSBH, ASLI Mandalika dan lainnya,” bebernya.
Dikatakan Adi, dalam aksi ini pihaknya berharap lahan masyarakat yang tuntas dibayar oleh ITDC untuk segera dibayar.
“Kami berharap dunia melihat keadaan kami yang terusir dan terasing dari tanah kami yang sekarang menjadi sirkuit dan seluruh kawasan Mandalika, sehingga pemerintah dan ITDC tergerak untuk menjalankan tangungjawabnya dalam memahami hak kami yang dirampas,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah dan ITDC tidak melakukan pengerahan aparat keamanan yang berlebihan dan tidak melakukan penyisiran rumah warga. Termasuk intimidasi dan yang menakuti warga.
“Lahan kami punya lahan, masalah Bukit Tanjung Aan banyak belum diselsaikan. Kecauali Bukit Batik Bantar sudah tuntas sampai Meresek. Kalau lain 98 persen belum diselesaikan dan ini tanah masyarakat,” ungkapnya.(red)
