LOMBOK – Sejumlah organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menolak Indonesia bergabung dengan organisasi Boarding of Peace (BoP). Organisasi yang dibentuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Yang santer menjadi sorotan organisasi ini dinilai hadir untuk merugikan rakyat dan negara Indonesia. Ada iuran per tahun dengan nilai fantastis yakni, USD 1 miliar atau sekitar Rp 17 triliun.
Ketua Umum LSM Laskar NTB Muhammad Agus Setiawan menegaskan menolak terhadap keputusan Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang memutuskan bergabung dengan BoP secara sepihak.
“Jadi siapa saja yang beraliansi dengan Amerika terkait dengan Palestina saya akan menolak,” tegas Agus kepada jurnalis Koranlombok.id, Senin 9 Februari 2026.
Agus menyayangkan sikap Prabowo Subianto yang mengikuti keinginan dari Donald Trump karena Presiden Amerika Serikat ini merupakan presiden yang tidak pernah kompromi dan sangat liar dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri terutama kepada negara Islam.
“Dalam hal ini saya tidak abu-abu tetapi jelas menolak dengan alasan apapun,” katanya tegas.
Laskar NTB menyebutkan alasan menolak Indonesia bergabung dengan BoP, pertama dinilai tidak ada target yang ingin dicapai tiba-tiba bergabung dan tidak ada permberitahuan dulu kepada masyarakat.
“Mustinya dijelaskan dulu jangan tiba-tiba gabung kemudian dijelaskan dan ini yang membuat tidak menarik karena kita tahu bahwa Amerika merupakan aliansi dari Israel,” sebutnya.
Agus mengungkapkan jika semua orang berbicara tentang dukungan kepada Palestina tapi pada saat ini semua orang mengetahui bahwa Amerika mendukung Israel.
“Jadi ini tidak nyambung, kenapa harus bergabung dengan Amerika yang jelas-jelas mendukung Israel,” sentilnya.
Agus menegaskan, jika Indonesia tetap kekeh bergabung dengan Amerika bisa saja nanti masyarakat akan melakukan gerakan karena ketidakpercayaan lagi kepada pemerintahan Prabowo.
“Tentu kita akan lihat perkembangan selanjutnya dan saya lihat juga banyak tokoh organisasi besar di Indonesia yang sudah bergerak untuk menyerukan menasihati pak Prabowo,” tuturnya.
Belum lagi terkait dengan iuran BoP, Agus menyebutkan ini akan menimbulkan kerugian kepada rakyat karena uang Indonesia digunakan untuk mendukung program yang belum jelas dan pro Israel.
Dirinya berharap pemerintah segera mengevaluasi terhadap keputusannya. Dia yakin, semua rakyat akan mendukung selama itu kebaikan untuk Palestina tapi jika ini sebaliknya dan tidak disosialisasikan dari awal, secara otomatis rakyat tidak akan percaya lagi kepada pemerintah.
Terpisah, Ketua Ormas Sasaka Nusantara Lalu Ibnu Hajar juga bicara sama. Ia mengaku tidak setuju dengan kebijakan tersebut karena dinilai menjadi syarat kepentingan Amerika Serikat. Menurut Ibnu, yang seharusnya diperkuat adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bukan justru membentuk aliansi baru yang dibentuk secara sepihak oleh Donald Trump.
Kata Ibnu, alasan mendasar penolakan Indonesia untuk bergabung dengan BoP adalah besaran iuran yang mencapai sekitar Rp 17 triliun per tahun. Ini dinilai terlalu besar dan tidak masuk diakal.
“Kalau digunakan untuk kepentingan masyarakat maupun kepentingan global, anggaran tersebut bisa jauh lebih bermanfaat dibandingkan iuran kepada organisasi baru yang belum jelas arah dan tujuannya,” kata Ibnu kepada Koranlombok.id.
Ibnu mengungkapkan bahwa secara dampak, bergabungnya Indonesia ke BoP berpotensi merugikan masyarakat, karena tujuan organisasi tersebut belum jelas.
“Perlu dipertanyakan dan cenderung hanya mendukung kepentingan Amerika, bukan kepentingan masyarakat Indonesia,” sebutnya.
Ibnu juga menilai BoP merupakan inisiatif Donald Trump karena Amerika Serikat merasa tidak nyaman berada di bawah naungan PBB.
“Sementara aliansi yang didukung ini belum tentu berpihak pada Indonesia yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina,” katanya.
Katanya, jika Indonesia tetap bergabung dengan BoP, pihaknya akan melakukan aksi penolakan dalam waktu dekat ini. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mengkaji ulang kebijakan untuk bergabung dengan BoP.(hil)
