LOMBOK – Anggota DPRD Lombok Tengah, Suhaidi mengatakan untuk dapat lebih mandiri pemerintah kabupaten harus jeli melihat setiap potensi yang ada dan mengembangkannya sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Katanya, hal ini penting daripada hanya berpangku tangan mengandalkan dana transfer pusat ke daerah ataupun inpres dan dana bantuan lainnya.
Katanya, kemandirian itu harus dibarengi dengan keberanian Pemda untuk mengambil langkah strategis misalnya dengan mengajukan pinjaman untuk membiayai sektor dan bidang – bidang tertentu seperti infrastruktur agar mengundang investasi di bidang pariwisata.
Suhaidi mencontohkan seperti Kabupaten Badung, Bali yang memiliki PAD sebesar Rp 6 triliun dan dana transfer pusat ke daerah yang mereka terima bahkan lebih kecil hanya sekitar Rp 700 miliar sementara kondisi di Lombok Tengah sebaliknya.
“Tidak menutup kemungkinan, kalau saya itu masih percaya Lombok Tengah masih bisa melebihi dari Bali dengan potensi yang ada, kita kan punya KEK Mandalika di Badung tidak ada terus Bandara Internasional sama kita punya dan potensi keindahan alam malah jauh lebih indah yang kita punya di Lombok ini,” katanya, Koranlombok.id, Rabu 4 Maret 2026.
Sambung politisi dari PDIP ini, jika dibandingkan potensi pariwisata yang ada di Lombok Tengah sebenarnya memiliki sisi lebih daripada yang ada di Bali baik dari sektor pariwisata, pertanian, tambang tradisional jika ingin dikembangkan lebih lanjut.
Sementara itu dari segi sisi budaya yanga ada di Lombok juga sangat luas, sehingga upaya promosi pariwisata melalui hal tersebut sangat penting untuk dilirik kedepan seperti halnya apa yang dilakukan oleh pelaku industri pariwisata di Bali.
Lebih lanjut untuk bisa melampui Bali, perencanaan ke arah pengembangan pada sektor – sektor tersebut haus benar – benar matang dengan memperhatikan keberlanjutan yang baik, selain itu juga perlu ada regulasi yang tegas dan jelas mengingat tata laksana perizinan tata ruang dan wilayah yang masih tumpang tindih antara pusat dan provinsi serta kabupaten seperti saat ini.
“Atau memang harus menyesuaikan dengan aturan dari pusat, maka mana hal yang harus dibenahi bersama agar bisa sinkron, karena dari pusat kan tidak tau jika misalnya daerah tidak melaporkan masalah apa yang terjadi di daerah,” ucapnya.(nis)
