LOMBOK – Proyek pembangunan jembatan rangka baja dengan anggaran Rp 7 miliar diduga pengerjaan talud atau dinding penahan tanah tak sesuai gambar yang ada. Ini menjadi temuan Komisi III DPRD Lombok Tengah saat turun ke lokasi proyek Rabu, (11/12/2024).
Selain tak sesuai dokumen, dewan juga turun ke lokasi proyek jembatan yang akan menghubungkan Desa Kidang dengan Bangket Parak atas munculnya informasi jika talud proyek jembatan ini amblas.
Disamping itu Komisi III juga menemukan progres pembangunan jembatan ini baru 60 persen, sementara perpanjangan waktu penyelesaian proyek ditarget tanggal 31 Desember 2024. Padahal proyek tersebut sudah dikerjakan 14 Mei.
Anggota Komisi III DPRD Lombok Tengah, Suhaidi mengatakan diketahui beberapa waktu lalu talud atau pasangan batu sisi jembatan amblas, menurut dia pengerjaan oleh kontraktor tak sesuai dengan dokumen yang mereka terima.
“Kalau kita lihat dari dokumen gambar yang sudah ada, kayaknya ini dikerjakan tidak maksimal. Tidak sesuai dimensi seperti pasangan untuk penyangga tanah sangat jauh,” tegasnya kepada media.
Suhaidi menyampaikan, pengerjaan talud tersebut seharusnya mampu menahan tanah. Lantas bagaimana untuk menahan kendaraan lalu lalang. Politisi PDIP ini khawatir dengan spesifikasi pengerjaan seperti itu dapat membahayakan masyarakat.
Katanya, untuk pengerjaan rangka baja jembatan secara kasat mata sudah sesuai dengan dokumen yang pihaknya terima. Namun ia menyayangkan proyek tersebut tak cepat diselesaikan dengan alasan mobilisasi bahan dan alat, padahal masalah adalah tanggung jawab dari kontraktor bukan pengguna anggaran.
Sementara itu terkait pengerjaan yang ditarget selesai pada akhir Desember 2024, ia tak yakin bisa selesai setelah melihat kondisi proyek di lapangan.
“Untuk dikejar sampai beberapa hari ini sampai 100 persen tidak mungkin, sedangkan kita ketahui kontrak tinggal di tahun ini harus selesai kalau nggak dia pikirkan akan kena blacklist,” tegas dia.
Anggota Komisi III DPRD Lombok Tengah, Ki Agus Azhar menyebutkan tiang penyangga sementara pada talud tidak ada struktur penyangga besi padahal bangunan setinggi 4 sampai 5 meter.
“Perencana ini paling nggak mampu mengukur apakah mampu bertahan atau tidak, atau harus diubah,” katanya.
Ki Agus menyampaikan jika dalam dokumen ada pengerjaan yang tidak dilaksanakan hal tersebut adalah kesalahan kontraktor, namun jika pengerjaan tidak ada dalam dokumen maka dianggap salah perencanaan.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Lombok Tengah, Masardi Zulkarnaen mengatakan penyedia jasa telah menyanggupi proyek tersebut dapat selesai dikerjakan tepat waktu.
Sementara itu molornya pengerjaan jembatan oleh CV Menara Putra Pratama karena keterlambatan bahan rangka baja dari pabrik. Jika proyek tak selesai penyedia jasa akan dikenakan denda.
“Dendanya dari sisa fisik pengerjaan, saya belum tau berapa tapi intinya akan dikenakan denda,” tegasnya.
Ditambahkan dia, dipilihnya perusaahan tersebut sebagai pelaksana proyek melalui lelang umum yang diselenggarakan oleh kelompok kerja (Pokja) secara online dan bisa diikuti oleh siapa saja. Selain itu juga perusahaan yang mengerjakan juga perlu memiliki modal dan peralatan yang memadai.
“Kondisi ini perlu tenaga yang secure, ini dari Jawa Barat semua,” bebernya.
Pihaknya akan tetap memantau pengerjaan proyek agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
“Intinya kan bisa lembur untuk mengejar waktu 20 hari, kalau cuaca bagus mereka bisa bekerja malam untuk mensiasati pengerjaan yang tidak maksimal,” pungkasnya.(nis)
