LOMBOK – Anggota Komisi III DPRD Lombok Tengah dari Fraksi PDIP, Suhaidi menanggapi statement Kadis PUPR yang mengatakan bahawa kemampuan pemerintah kabupaten tahun 2025 hanya bisa memperbaiki jalan sepanjang 200 meter di ruas jalan Kidang – Bilelando. Hal ini disebabkan dampak efisiensi anggaran dari pusat.
Kata Suhaidi, untuk menangani masalah ini ia lebih setuju jika Pemkab memiliki keberanian untuk mengajukan pinjaman dana misalnya kepada PT Saran Multi Infrastruktur (SMI).
“Saran saya kita harus berani berhutang, jangan terlalu mengandalkan bantuan. Anggaplah kayak dana transfer dari pusat ke daerah itu merupakan bantuan berarti kita masih belum siap untuk mandiri,” tegasnya kepada Koranlombok.id, Rabu 4 Maret 2026.
Nantinya melalui dana pinjaman tersebut semua ruas jalan kabupaten yang belum mantap yang diketahui sepanjang sekitar 200 kilometer bisa sekaligus diperbaiki dengan kualitas baik dengan sistem finance sharing dengan kontraktor yang tertarik untuk bekerjasama dengan jangka waktu pembayaran selama beberapa tahun. Suhaidi menyinggung sikap Pemkab Lombok Timur dalam membangun infrastruktur.
Sementara itu nantinya untuk membayar hutang tersebut bisa saja Pemkab Lombok Tengah setiap tahunnya menyisihkan dana dari hasil PAD untuk membayar utang tersebut, mengingat PAD Lombok Tengah sebelumnya mencapai Rp 500 miliar lebih.
“Nah misalnya kalau kita pinjam dana Rp 600 miliar, kita sisakan 150 miliar per tahun jika jangka waktunya 5 atau 6 tahun maka kan selesai juga, ini kalau ditanya soal bagaimana cara kita membayar hutang tersebut agar tidak ada kebocoran PAD,” katanya.
Dengan adanya beban hutang yang diampu oleh daerah, dia berharap juga menyebabkan Pemkab berpikir keras agar berupaya maksimal bisa meningkatkan potensi PAD, daripada harus mengharapkan bantuan melalui inpres yang dirasa cukup sulit didapatkan dari Pemerintah Pusat dengan kondisi saat ini.
Suhaidi menceritakan pada Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sempat ingin mengajukan bantuan inpres revitalisasi saluran irigasi tersier dan sekunder untuk program ketahanan pangan, namun hingga saat ini urung mendapatkan karena alasan data yang dimiliki masih kurang lengkap.
“Sampai saya bertanya ke Pak Kabid Pengairan apakah kita tidak memiliki data tapi kan ternyata memang kita punya data yang lengkap, kita tidak tau dinamika di pusat bagaimana makanya itulah inpres belum bisa kita terlalu harapkan,” ucapnya.(nis)
