LOMBOK – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh setiap tanggal 2 Mei menjadi momentum untuk merefleksikan kondisi pendidikan di Indonesia.
Di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tantangan besar masih membayangi, terutama terkait akses dan fasilitas pendidikan di wilayah pelosok.
Tastura Mengajar, komunitas yang telah 8 tahun konsisten mengawal isu pendidikan di Lombok Tengah, mencatat bahwa infrastruktur dan sarana sekolah dasar (SD) masih menjadi persoalan klasik yang belum kunjung teratasi.
Ketua Tastura Mengajar, Lalu Gitan Prahana menyampaikan dua poin utama yang menjadi catatan kritis pada Hardiknas tahun 2026.
Pertama adalah akses jalan yang memprihatinkan. Ia menyoroti sulitnya akses mobilitas siswa menuju sekolah di wilayah-wilayah terpencil. Salah satu contoh nyata berada Gubuk Panggel, Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat.
“Ada puluhan anak yang belum merasakan akses jalan yang layak. Mereka harus berjalan kaki selama berjam-jam untuk dapat sampai sekolah. Saat musim hujan tiba, kondisi jalan yang rusak parah bahkan membuat anak-anak tidak bisa berangkat ke sekolah sama sekali,” kata Gitan dalam rilis resminya diterima Koranlombok.id.
Selain akses jalan, kondisi sarana di dalam lingkungan sekolah juga jauh dari kata ideal. Gitan mencontohkan kondisi di SD Negeri Tambing Kekeq, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara.
“Di sana, sekolah hanya memiliki tiga ruangan yang harus dipaksakan untuk menampung enam tingkatan kelas. Akibatnya, satu ruangan harus dibagi dua dan hanya dibatasi oleh sekat triplek,” tambahnya.
Menurut Gitan, jurang perbedaan kualitas sarana dan prasarana antara sekolah di pusat kota dengan wilayah pelosok, baik di sisi utara maupun selatan Lombok Tengah, masih sangat lebar.
Meski semangat belajar anak-anak di pelosok sangat tinggi, keterbatasan fasilitas menjadi hambatan nyata bagi mereka.
“Jadi salah satu penyebab angka putus sekolah kita tinggi, bukan karena anak-anak tidak ingin sekolah, tapi memang capek ke sekolah,” tambahnya.
Pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak hanya terjebak pada urusan administratif, tetapi juga berani memetakan kebutuhan mendasar secara langsung di lapangan.
“Pemerataan pendidikan bukan sekadar urusan seragam, melainkan tentang bagaimana setiap anak di Gumi Tastura ini mendapatkan kesempatan yang sama untuk bermimpi dan berprestasi, tanpa terhalang oleh letak geografis dan fasilitas pendidikan yang kurang memadai,” pungkasnya.(red)
