LOMBOK – Sejumlah mandor proyek pekerja pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Lombok Tengah melakukan aksi protes dengan membentangkan sepanduk berisikan menagih upah yang tak kunjung diberikan. Baik upah tenaga hingga material. Aksi ini dilakukan di proyek pembangunan gerai KDMP Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya pada Senin, 24 Agustus 2026.
“Ada 63 lokasi yang kami kerjakan dibawah rekanan Kodim, Pak Tarjono. Kami sudah bekerja maskimal kemudian di belakang hari pekerjaan kami tidak membuahkan hasil, kami hanya mendapat capek saja karena belum terbayar,” protes salah satu mandor, Saipul Bahri ditemui di lokasi.
Terkait masalah ini, pihaknya mengaku beberapa kali di mediasi namun belum mendapatkan kejelasan soal pembayaran. Meskipun sejumlah aset milik rekanan telah disita sebagai jaminan di Kodim namun tidak kunjung ada solusinya sampai sekarang.
Kata Saipul, utang material dan pembayaran upah harian tukang para mandor total Rp 4,5 miliar. Ini masing – masing mandor memiliki utang yang bervariasi untuk menalangi proyek pembangunan gerai KDMP. Sementara itu, usai aksi mereka kemudian melapor kasus ini ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah.
Saipul menyayangkan tidak transparan terkait anggaran proyek ini. Selain itu saat mereka mengajukan opname proyek laporan pengerjaan yang kenyataannya baru 30 persen tetapi dilaporkan malah 100 persen.
Sementara itu pengakuan dari Tarjono ceritanya, anggaran yang sudah diterima sebagian diberikan kepada oknum petinggi Kodim sebesar Rp 10 miliar sehingga Tarjono tidak bisa memberikan opname tagihan mereka.
Atas adanya masalah ini, pihaknya kemudian telah membuat surat laporan ke Detasemen Polisi Militer Mataram pada 20 Agustus 2026 dengan tembusan ke Komandan Korem Mataram, Dandenpom IX/2 Kodam Udayana, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), DPRD Lombok Tengah serta Presiden RI.
“Nilai kontrak dari Agrinas itu kan sekitar Rp 1,6 miliar kita ini nggak tau berapa kontraknya, tidak transparan. Yang kita sayangkan dari pihak Kodim ini mencairkan tidak sesuai dengan laporan Babinsa iya tapi uang kalau sampai ke kita, kita sayangkan Kodim menyerahkan pekerjaan tersebut kepada orang yang tidak amanah,” sesalnya.
Sebelumnya terkait kesepakatan kerja mereka berada dibawah mitra, namun tidak ada kontrak tertulis karena sistem pengerjaan merupakan swakelola, sementara itu oleh Kodim saat ini sejumlah aset Tarjono disita sementara waktu seperti kendaraan roda empat.
Pada mediasi terakhir sekitar bulan Juli, cerita Saipul, pihaknya dipertemukan oleh pihak Kodim dengan Tarjono dan dijanjikan akan dibayarkan pada tanggal 1 Agustus 2026. Alhasil, hingga saat ini belum ada realisasi.
Saipul menegaskan, dia dan rekan mandor lainnya hanya ingin bagaimana sikap Kodim dalam menyelesaikan masalah ini mengingat harta milik Tarjono saat ini telah dikuasai oleh Kodim yakni beberapa kendaraan roda empat, kendati demikian sejumlah aset tersebut jika dijual tidak mampu untuk membayar hutang material dan tenaga tukang.
Sementara itu ada sebuah bidang tanah yang juga telah dijaminkan yang ternyata belakangan bukan milik Tarjono, dengan demikian mereka meminta tanggung jawab karena bagunan gerai KDMP tersebut atas nama Kodim dan meminta agar pembayaran bisa dilakukan bulan ini.
Mereka saat ini merasa kesulitan secara ekonomi dan terpaksa menjual harta benda mereka karena selalu ditagih membayar upah oleh tukang, karena selama tiga bulan ini pembayaran tersebut tidak pernah diberikan oleh mitra yang ditunjuk oleh Kodim.
“Kami diteror Pak, psikologis kami tertekan, kesehatan kami terganggu karena tukang tidak mau tau, jangan sampai kami dibawah ini yang sudah bekerja keras demi terbangunnya KDMP ini terzalimi,” katanya.
Mereka berharap dari pihak Kodim memiliki rasa empati terhadap kondisi mereka, jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban demi laporan berjalan mulus proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Kami berharap kepada Presiden Prabowo jangan sampai percaya, kami merasa aman bekerja di KDMP ini karena pengawalan dari TNI dan perintah langsung dari presiden tetapi kenyataan kayak begini. Tolong kami dibantu menyelesaikan masalah ini,” harapnya.
Sampai ditayangkan berita ini, Dandim 1620 Lombok Tengah belum bisa dikonfirmasi.(nis)
