LOMBOK — Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Lombok Tengah, H. Amir menyayangkan pernyataan Pemilik Yayasan Budi Sain Mangkling SPPG Mekar Bersatu, Khaerudin dalam sebuah video yang menuding guru di SDN Beber, Kecamatan Batukliang telat membagikan Makanan Bergizi Gratis (MBG) hingga membuat menu MBG basi lantaran pergi menghadiri acara Maulid Nabi.
PGRI secara tegas menyatakan bahwa tudingan itu tidak benar dan membuat para guru di tingkat bawah merasa geram.
Amir menegaskan bahwa pihaknya langsung merespons isu tersebut dengan menerjunkan tim ke lokasi kejadian pada Sabtu 12 September 2026 sekitar Pukul 10.00 WITA.
“Ada tim yang ke SDN Beber yang sebelahnya untuk mengonfirmasi kepada guru-guru yang ada di sana, kepada kepala sekolah, benar tidak pernyataan yang dilontarkan oleh saudara Khaerudin itu,” tegas Amir kepada Koranlombok.id, Senin 14 September 2026.
Kata Amir, dari hasil penelusuran tim PGRI di lapangan. Ada tiga poin pernyataan Khaerudin yang terbukti tidak benar.
“Nah, setelah tim kami dari PGRI terjun ke sana, bahwa makanan itu diantar kalau dari pernyataan saudara Khaerudin itu diantar sekitar jam 07.00, nah ternyata guru-guru pada saat itu menerima MBG jam 08.15. Kemudian dibagikan ke anak-anak itu sekitar jam 09.15 Wita dan tidak telat dibagi. Kalau dari pernyataan saudara Khaerudin itu telat dibagi sehingga basi karena guru-gurunya pergi Maulid, itu tidak benar adanya,” tegasnya.
Amir menyayangkan dampak dari pernyataan tersebut yang menyudutkan seluruh profesi guru. Lanjut Amir, karena Klarifikasi dan tudingan yang dinilai menyudutkan sempat memicu emosi dari para tenaga pendidik. Tambahnya, PGRI mengaku berupaya keras untuk meredam potensi gejolak tersebut.
“Ini yang membuat saya dan guru jadi geram. Iya, karena mau seperti bertempur gitu, mohon maaf. Jadi yang di bawah kami dengan sekuat tenaga menahan. Memberikan kesadaran, penyadaran, ‘Jangan, kita ini guru’. Emosi boleh, tapi mari dengan kepala dingin. Karena menurut mereka cukup tidak mengenakkan lah kalau bahasa yang lebih kasar mungkin cukup tersinggung lah,” sebutnya.
Atas pernyataan itu, pengurus PGRI Lombok Tengah kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan menyerahkan draf siaran pers beserta tuntutan saat bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) pada malam Minggu lalu.
“Bupati menghentikan sementara operasional dapur tersebut sambil menunggu hasil investigasi dan pemeriksaan dari APH, BGN (Badan Gizi Nasional), Dinas Kesehatan, dan pihak terkait lainnya. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi gejolak lagi,” terangnya.
Adapun tuntutan yang disampaikan PGRI terdiri atas tiga poin.
- Menghentikan sementara operasional Dapur SPPGnhingga proses investigasi dan pemeriksaan dari pihak terkait selesai dilakukan.
- Meminta pemilik dapur memberikan klarifikasi kepada publik terkait pernyataan yang sebelumnya disampaikan dan dinilai tidak benar.
- Melakukan evaluasi bersama serta mengambil langkah-langkah preventif agar persoalan serupa tidak kembali terjadi dan guru tidak menjadi pihak yang selalu disalahkan.
“Mari kita saling mengevaluasi diri. Kami juga guru-guru kami akan melakukan evaluasi. Tadi pagi kami melaksanakan apel bersama Pak Sekda di salah satu sekolah. Di sana, Pak Sekda juga memberikan wejangan. Salah satunya beliau menyampaikan, ‘Bapak/Ibu guru tidak akan kami jadikan kelinci percobaan. Tetapi coba Bapak/Ibu lihat begitu makanan MBG datang periksa fisiknya, baunya, dan lain sebagainya. Setelah itu barulah diberikan kepada anak-anak kita,” kata Amir mengulangi ucapan Sekda.(hil)
