LOMBOK – Maraknya keluhan terkait sajian menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan tahun 2026. Sejumlah sekolah menolak menu program besutan Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Lombok Tengah.
Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri langsung merespons. Dia mengatakan hal tersebut harusnya menjadi perhatian setiap pengelola dapur.
“Kalau ada yang ditolak itu yang jadi perhatian mereka tentunya sebagai pemilik dapur, kualitasnya ditentukan. Kemudian pekerja dan personel di sana kan ada ahli gizi, lalu kemudian SPPI dan lainnya harus saling mengingatkan atau dengan yang lainnya, jangan sampai kualitas atau hal lainnya menjadikan masyarakat menolak apa yang hari ini menjadi menu mereka,” tegas Pathul, Kamis 5 Maret 2026.
Terkait soal arahan yang akan diberikan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kepada SPPI terhadap pelaksanaan program, Pathul menyebutkan hal itu merupakan tugas Satgas MBG.
Namun penting juga agar sajian makanan yang diberikan dicantumkan harga dan kandungan nilai gizi yang terkandung agar masyarakat bisa lebih percaya terhadap pelaksanaan program tersebut kedepan.
“Penting juga untuk trust atau kepecayaan masyarakat,” ucapnya singkat.
Sementara itu Sekretariat Satgas MBG Lombok Tengah, Lalu Setiawan mengklaim senantiasa turun melakukan pemantauan dan mengingatkan setiap petugas SPPG terkait kualitas makanan yang disajikan.
Dalam menanggapi keluhan masyarakat, pihaknya mengaku langsung turun di SPPG yang bersangkutan selebihnya pihaknya melakuka pemantauan secara acak.
“Ini akan kami lakukan terus secara acak, yang jelas kami begitu ada aduan baik oleh mitra, pengelola atau penerima manfaat baik orangtua dan perwakilan sekolah dan lain sebagainya kita langsung tanggapi,” dalihnya, Kamis 26 Februari 2026.
Sementara itu Koordinator Wilayah MBG Lombok Tengah, M. Ihsan mengatakan khusus untuk balita dan ibu hamil penyaluran dirapel untuk beberapa hari sekaligus dalam sekali penyaluran. Kemudian untuk siswa sekolah penyaluran selama bulan Ramadan ini tetap dilakukan setiap hari pada pukul 09.00 WITA.
Sedangkan soal keluhan harga menu yang dirasa kurang dari yang dianggarkan yakni kurang dari Rp 10 ribu, Ihsan menegaskan untuk porsi peneriman manfaat dari usia balita, siswa TK dan PAUD serta siswa kelas I sampai III SD menu per porsi dianggarkan Rp 8 ribu. Sementara untuk siswa kelas IV sampai VI SD, SMP dan SMA serta ibu menyusui dianggarkan menu per porsinya Rp 10 ribu.
“Jadi untuk angka kecukupan gizinya, jadi menunyang disusun adalah berdasarkan gizi seimbang itu ada karbo, protein dan seratnya selama itu terpenuhi maka itu layak, karena fokus kita untuk intervensi gizi anak dan sesuai dengan SOP dan standar dari Kemenkes dan BGN,” ucapnya.(nis)
