LOMBOK – Sebanyak 127 jiwa dari 33 Kepala Keluarga (KK) warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) masih bertahan tinggal di pengungsian Asrama Transito, Majeluk, Kota Mataram. Mereka tidak tahu harus tinggal dimana setelah rumah mereka dirusak oknum warga, beberapa tahun silam. Selain rumah mereka dirusak, ada juga yang diusir warga setempat.
Jurnalis Koranlombok.id secara khusus melakukan wawancara kepada warga Ahmadiyah di lokasi pengungsian Asrama Transito. Melalui perwakilannya mereka mengungkapkan keluh kesah selama tinggal di lokasi pengungsian yang dinilai sekarang sudah sangat tidak layak lagi.
“Memang sudah tidak layak, atapnya perlu diganti karena bocor. Tapi seolah tidak direspons pemerintah padahal kami sering laporkan,” ungkap penanggungjawab JAI di Transito Mataram, Sahidin, awal Februari 2024.
Sahidin membeberkan, selama ini warga di pengungsian sering kali menerima janji pemerintah. Terakhir 6 bulan lalu Presiden Joko Widodo melalui staf kepresidenan pernah berkunjung ke Transito. Mereka menyampaikan sejumlah wacana pemerintah terhadap warga pengungsian.
“Tapi sampai mau berakhir masa jabatan Pak Joko Widodo jadi presiden hilang cerita. Kami intinya sudah sangat sering dijanjikan begini, tapi hilang,” katanya.
Ada juga rencana pemerintah akan membangunkan tempat tinggal bagi warga yang memiliki sertifikat tanah. Awal akan dimulai untuk lima orang tetap itu juga hilang kabar. Begitu juga mereka akan diberikan tempat tinggal di satu pulau juga kini taka da kabar.
“Pernah juga ada wacana akan kami dimasukan di satu lingkungan dimasukan satu sampai dua KK, itu juga tidak ada realisasi,” tegasnya.
Tidak sampai di situ, pemerintah pernah mewacanakan warga Ahmadiyah akan tinggal di wilayah Lombok Utara dengan alasan harga tanah murah.
“Kalau pihak Dinas Sosial mereka sebagai jembatan kami, tapi setiap wacana tidak ada yang terealisasi,” ungkapnya lagi.
Sahidin menceritakan, pada tahun 2010 silam sekitar 13 KK warga Ahmadiyah pernah pulang ke tempat tinggalnya di BTN Bumi Asri, Ketapang, Sayang-sayang. Saat tiba di BTN pihak aparat menanyakan alasan mereka berani pulang. Sementara pemerintah belum membolehkan mereka pulang.
“Jadi kami ini tanggungjawab pemerintah, apapun diminta kami ikuti,” tuturnya.
Selain itu juga bantuan diberikan kepada warga di sini tidak seperti awal-awalnya. Biasanya bantuan sebulan sekali warga menerima. Sekarang hanya beberapa warga menerima bantuan melalui program PKH.
“Kalau bantuan lain sudah tidak ada lagi,” sebutnya.
Untuk bertahan hidup warga Ahmadiyah bekerja layaknya masyarakat pada umumnya. Ada yang berprofesi sebagai ojek online atau gojek, jual sayur mayur di pasar, kuli bangunan, bertani, beternak dan pekerjaan lainnya.
“Intinya banyak buruh kasar di sini,” katanya.
Dia berharap kedepan pemerintah bisa memperhatikan lebih layak lagi tempat tinggal mereka. Karena bagaimanapun ini demi kesehatan keluarga bahkan anak-anak mereka.(srf)
