LOMBOK – Munculnya tuduhan program fiktif di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lombok Tengah oleh massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, membuat wakil rakyat merespons.
Anggota DPRD Lombok Tengah, Legewarman yang menerima massa PMII mempersilakan mengadukan program yang dianggap fiktif, terlebih dalam program tersebut ada dana pokir anggota dewan.
“Hanya sebagian tidak sampai Rp 10 milliar, kalau saya kan hanya Rp 100 juta untuk event futsal di Praya Timur,” ungkap Lege.
Politisi PBB ini menerangkan, pihaknya telah melakukan pembahasan LKPJ dan LPJ yang secara tidak langsung juga seperti melakukan audit terhadap program Dispora, karena program yang dilakukan telah terlaksana.
“Karena mereka kan minta RAB kegiatan-kegiatan itu, tapi kan sudah dilaksanakan jadi ya nanti wewenang inspektorat, kalau mereka minta dibuka ya kita juga siap ikut membuka,” tegasnya.
Sementara itu, puluhan massa dari PMII Cabang Lombok Tengah sempat ngamuk di gedung DPRD. Massa sempat melempar telur dan air mineral gelas di lobby ruang sidang utama DPRD, Selasa siang (16/7/2024).
Aksi massa dari PMII melampiaskan kemarahan mereka di gedung DPRD lantaran permintaan PMII yang tidak dipenuhi saat meminta data terkait rancangan anggaran belanja sejumlah program kepemudaan Dispora.
Bukan hanya soal rancangan anggaran belanja di Dispora, massa PMII juga menduga ada program fiktif antara lain, program penyelenggaraan multi event dan sibgle event tahun 2022 dan 2023. Program sinkronisasi olahraga di 12 kecamatan dan kelurahan /desa tahun anggaran 2023.
“Jadi ini anggaran ditetapkan untuk pemuda, kami sebagai pemuda ingin mempertanyakan karena tidak pernah Dispora ini melibatkan pemuda padahal laporannya di semua desa,” tegas Ketua PMII Cabang Lombok Tengah, Lalu Syahrul Aprian.
Dalam aksi massa PMII tersebut, mereka menuntut agar DPRD Lombok Tengah untuk segera melakukan audit independen terhadap seluruh program yang dilakukan oleh Dispora.
PMII juga meminta Inspektorat Lombok Tengah untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh terkait program yang mereka anggap fiktif di Dispora.
Massa PMII meminta juga kepada Dispora memberikan penjelasan rincian, bukti dan evaluasi kepada sejumlah program yang dianggap fiktif oleh pihaknya.
Kepala Dispora Lombok Tengah, Mahlan yang hadir di gedung DPRD mengatakan program pekan olahraga usia dini selebihnya adalah program dari dana pokir anggota dewan yang ditentukan pelaksanaanya oleh anggota dewan dan diawasi oleh Inspektorat.
Dijelaskan Mahlan, sementara data terlait yang diminta PMII pihaknya berdalih jika akunya telah diberikan beserta link untuk diakses, namun jika yang mereka minta terkait rincian sampai dengan surat pertanggung jawaban pihaknya tidak bisa memperlihatkan selain dari wewenanga BPK, Inspektorat atau DPRD.
“Semua ada event, fisik tahun 2022 dan 2023 apapun semua yang adik-adik semua kita siap memberikan walaupun sudah diaudit oleh BPK,” katanya di depan massa.(nis)
