NTB Satu-satunya Miliki Perda Pencegahan Perkawinan Anak

oleh -688 Dilihat
Foto: istimewa Wagub NTB, Sitti Rohmi Djalillah dalam Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Nota Kesepahaman serta Perjanjian Kerjasama dengan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Mataram, Kamis kemarin.

 

MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB sangat serius dalam memerangi isu perkawinan anak. Salah satunya dengan melakukan Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Nota Kesepahaman serta Perjanjian Kerjasama dengan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) Tentang Pencegahan Perkawinan Anak, Kamis kemarin.Penandatanangan kerjasama di antaranya, Plan Indonesia dengan Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) tentang pencegahan perkawinan anak. Tanda tangan perjanjian kerjasama Dinas Kesehatan NTB dengan Plan Indonesia tentang kemitraan mendukung sanitasi berbasis masyarakat di NTB, serta penandatanganan kerjasama dengan BKKN NTB terkait stunting melalui Project Masmirah.

 

Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah menjelaskan Pemerintah Provinsi NTB menjadi Provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

 

Dikatakannya, Perda tersebut tidaklah cukup hanya menjadi bahasan di tingkat kabupaten dan kota. Perda perkawinan anak tersebut perlu diteruskan hingga ke tingkat dusun sehingg bisa langsung menyasar anak, orangtua, dan pemangku kepentingan.

Baca Juga  Daftar Nama Tim Lolos 12 Besar LIVOLI Divisi 1 2023

Melalui Posyandu Keluarga, dijelaskan Ummi Rohmi, hal tersebut bisa diwujudkan. Juga bisa turut disosialisaikan dalam berbagai program Plan Indonesia yang ditujukan untuk menekan angka perkawinan anak.

 

“Regulasi sudah ada, bagaimana PR-nya regulasi ini dipahami di tingkat dusun dan desa,” tutur Wagub.

 

Perkawinan anak, disebutkan Ummi Rohmi merupakan permasalahan yang rumit. Dan hanya bisa diatasi dengan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak, untuk memberikan edukasi persuasif yang terus menerus kepada masyarakat.

Dalam sambutan, Wagub mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan oleh Plan Indonesia. Ummi Rohmi berharap kerjasama yang dilakukan dapat menurunkan angka perkawinan anak di tahun 2023 nanti.

Baca Juga  Petani di Lombok Timur Selatan Terancam Gagal Tanam

 

“Yang paling penting adalah actionnya di lapangan. Mudahan tahun 2023 angka perkawinan anak akan turun dengan baik,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti mengatakan, sebagai salah satu upaya untuk memperkuat implementasi Perda Pencegahan Perkawinan Anak yang dibuat NTB, Pemprov menggandeng Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) untuk bekerja sama secara formal yang dituangkan melalui nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS).

 

Dini menjelaskan, perjanjian kerja sama ini menjadi langkah positif untuk mendorong upaya pencegahan perkawinan anak di NTB secara lebih kuat dan berdampak luas ke depan. Di NTB sendiri, lanjut dia, salah satu upaya yang telah ditempuh Plan Indonesia dalam pencegahan perkawinan anak adalah melalui Program Gema Cita (Generasi Bangsa Bebas Perkawinan Usia Anak).

 

Gema Cita dirancang untuk melanjutkan praktik baik yang dilakukan Plan Indonesia dan mitra sebelumnya untuk memperkuat remaja dan kaum muda, terutama perempuan, dalam mengambil keputusan tepat agar bebas dari perkawinan anak dan kehamilan remaja. Di samping itu, program ini juga mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung bagi remaja dan kaum muda dalam bentuk penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis.

Baca Juga  Ketum PAN Bilang Jangan Meragukan Kemampuan Gibran

 

Selain Gema Cita, ada juga programĀ  Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Program ini adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. sekolah ramah anak dan forum anak.

PATBM terbukti berhasil mendorong kapasitas dan komitmen pemerintah dan warga desa termasuk remaja dan kaum muda dalam memerangi perkawinan anak dan kehamilan remaja secara lebih terstruktur, holistik, dan integratif.(ais)

 

Tentang Penulis: Redaksi Koranlombok

Gambar Gravatar
Memberikan informasi Penting, Unik dan Menarik untuk dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.