LOMBOK – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menegaskan komitmennya untuk membantu menjamin masa depan santri korban kasus dugaan pembakaran di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Batukliang. Selain memastikan penanganan medis para korban, Pemkab juga menyatakan siap memberikan dukungan terhadap pemulihan dan kebutuhan para korban melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
Wakil Bupati Lombok Tengah, Muhamad Nursiah mengatakan penanganan kasus dugaan pembakaran tersebut menjadi kewenangan pihak kepolisian. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam aspek perawatan dan pemberian bantuan kepada para korban.
“Alhamdulillah, perawatannya sudah dilanjutkan di rumah sakit kabupaten maupun rumah sakit provinsi. Begitu dirawat di provinsi sempat dipulangkan sehingga ada jeda untuk pemeriksaan berikutnya,” kata Nursiah, Selasa 7 Juli 2026.
Nursiah menjelaskan, saat itu ia bersama Direktur Utama PDAM bertemu dengan keluarga korban untuk menyampaikan pentingnya kelanjutan perawatan, termasuk tindakan operasi terhadap luka bakar yang diderita para korban.
“Kita sepakat dengan Dirut PDAM untuk membawa mereka ke rumah sakit provinsi. Alhamdulillah, korban pertama sudah menjalani operasi dan biayanya dibantu melalui dana CSR PDAM Rp 15 juta. Sementara satu korban lainnya masih dalam tahap perawatan sebelum menjalani operasi,” katanya.
Selain perawatan dan operasi, Pemkab juga telah memberikan bantuan berupa kandang berisi ayam beserta pakan kepada keluarga dua korban sebagai bentuk dukungan ekonomi.
Nursiah menambahkan, biaya perawatan sebelumnya ditanggung melalui BPJS Kesehatan. Sementara itu, biaya operasi dibantu melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PDAM.
Menurut Nursiah, pemerintah daerah bersama PDAM akan terus berupaya membantu keberlangsungan kehidupan para korban, termasuk melalui kerja sama dengan berbagai pihak.(hil)
