LOMBOK – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak parkir di Kabupaten Lombok Tengah kembali disorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dari sisi pajak parkir masih dilihat kurang maksimal digarap, sehingga potensi kebocoran lebih besar.
Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, H. Ahmad Supli menegaskan, dalam persoalan ini dewan pernah melakukan pertemuan dengan Bupati, Wabup bahkan Sekda. Namun menurutnya, jalan keluar adanya sinergi Pemkab dengan penyelenggara. Supli juga meminta dimasukan orang-orangnya di manajemen keuangan, tapi tidak disetujui. Untuk itu juga harus ada terobosan pemkab.
“Kami punya banyak orang ahli. Kami di DPR sudah minta masukan orang-orang kami yang cerdas jadi pengelola, eh malah tidak dimasukan,” ungkapnya, Kamis (16/3/2023).
Salah satunya kata Supli, dibuktikan dari hasil pajak parkir pada perhelatan World Superbike (WSBK) 2023 kemarin. Pihak pengelola parkir PT INO hanya menyetor Rp 45 juta.
“Makanya saya bilang, masukan orang kami di manajemen pengelolaan. Kan itu kita minta. Justru orang pemda tidak ada masuk,” sebutnya.
Disentil Supli, jangankan orang pemda bisa masuk di dalam manajemen. Bupati HL Pathul Bahri saja dipersulit masuk ke Sirkuit International Mandalika saat WSBK.
“Saya tersinggung itu sampai bupati dipersulitkan,” tegasnya.
Untuk itu, politisi PKS ini ingin penyelenggara keseluruhan kita bahas semua. Mulai sisi parkir bahkan penataan UMKM agar lebih jelas dan tidak ada yang dirugikan.
“Saat pertemuan di kantor bupati ini pernah kami sampaikan itu. Kami minta mereka dimasukan, tapi tidak jelas alasannya,” kata Supli.(nis/dk)
