LOMBOK – Maraknya kasus anak stunting di sejumlah kabupaten di NTB menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Salah satunya Kabupaten Lombok Tengah.
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram ikut turun gunung. BPOM kemudian memberikan bimbingan teknis keamanan pangan desa kepada 104 kader di Lombok Tengah bahkan Lombok Barat.
Kepala BPOM Mataram, I Gusti Ayu Adhi Aryapatni mengatakan program tersebut merupakan program prioritas nasional yang terpadu sejak Maret 2023. Program ini dinamakan program pangan jajan anak sekolah, pasar aman dan desa pangan aman.
Dijelaskannya, pada tahun 2023 pihaknya focus memberikan arahan teknis di sejumlah desa yang ditemukan ada kasus anak stunting.
“BPOM menargetkan 50 persen yang diintervensi kali ini merupakan desa dengan kasus anak stunting, jadi tahun ini kita ada 7 desa dan 4 desa stunting,” terangnya di Kantor Bupati Lombok Tengah Senin, (8/4/2023).
Untuk kader di Lombok Tengah yang diberikan bimtek antara lain Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara dan Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata. Dimana dua desa ini termasuk dalam kategori wilayah stunting. Selain itu Desa Teruwai, Kecamatan Pujut dan Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang yang merupakan desa wisata.
Gusti Ayu menerangkan kaitan keamanan pangan dengan stunting memiliki dampak yang besar pada makanan yang harus dikonsumsi masyarakat, tidak hanya dipandang dari nilai gizi tapi juga layak tidaknya dikonsumsi.
“Kita juga BPOM mendukung program provinsi yang bhakti stunting, kami juga kolaborasi disitu termasuk di desa-desa ini merefikasi programnya provinsi,” tegasnya.
Selanjutnya fungsi dari kader- kader ini nanti menjadi fasilitator di desa-desa tersebut untuk memantau keamanan pangan di sekolah oleh kader guru melalui program jajan anak sekolah (PJAS) utamanya di sekolah dasar, kader di masyarakat dan keluarga. Nantinya BPOM hanya mengintervensi hingga setahun dan selanjutnya dilanjutkan menggunakan anggaran dana desa.
“Jadi setahun ini kita intervensi,” katanya.
Sementara bimtek yang digelar di Kantor bupati masing-masing desa yang hadir diwakili 26 orang kader dengan rinician 10 orang kader keluarga, 4 orang kader guru atau sekolah, 7 orang kader dari masyarakat, 3 orang kader dari tim keamanan pangan desa (TKPD) dan 1 orang kader dari Dinas Kesehatan serta 1 orang kader dari sanitarian yang memiliki wilayah kerja di desa yang diintervensi.(nis)
