LOMBOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah melihat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memerlukan dukungan sarana dan prasarana (Sarpras) sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dimana mengingat Sarpras yang ada sekarang ini, usianya sudah cukup tua.
“Kita mendorong percepatan dan kemudahan masyarakat dalam pembuatan e-KTP, banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP sehingga seluruh masyarakat medapatkan jaminan pelayanan yang dibutuhkan,” kata juru bicara dewan Muhalip.
Dalam penyampaian pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2022. Muhalip juga meminta pemerintah daerah untuk segera menerbitkan payung hukum yang mewajibkan pemerintah desa dan kelurahan untuk melaporkan data kependudukan, baik terkait data kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk kepada pemerintah daerah.
“Penyampaian data kependudukan ini sangat penting dalam mendukung kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan efisien khususnya di daerah pedesaan. Sebagai salah satu upaya dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pemilu tahun 2024, pemerintah daerah bersama stake holder terkait, hendaknya melakukan pemutahiran data kependudukan secara periodik, transparan dan adil guna memastikan bahwa semua warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar,” terangnya.(nis)
