LOMBOK – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat untuk menangani konten negatif pada momen Pemilu.
Kepala Diskominfo Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa mengatakan jika dirinya pernah diundang Bawaslu sebagai narasumber dalam sebuah kegiatan. Dalam pertemuan itu, Diskominfo Kota Mataram dan Bawaslu membangun satu komitmen mensukseskan Pemilu.
“Kemarin saya diundang Bawaslu, kami dalam hal ini Kominfo akan membantu mempermudah kerja Bawaslu khususnya dalam menangani konten negatif,” tegasnya kepada media, Rabu (6/12/2023).
Khusus dalam pengawasan Pemilu tentu Kominfo tidak masuk di dalam. Karena itu merupakan ranah Bawaslu, Kominfo Kota Mataram hanya membantu penanganan konten negatif, takedown akun yang meresahkan seputar soal Pemilu. Sementara Kominfo Kota Mataram mengklaim sudah memiliki tata kelola soal itu.
“Apakah konten itu menghasut, sara dan pornografi. Baik berbasis WA, website dan lainnya. Maka maksimal 2×24 jam ada Satuan Tugas (Satgas) khusus konten yang melakukan,” ungkapnya.
Selain itu, Suwandiasa membeberkan Satgas dibentuk bukan hanya di Diskominfo Kota Mataram. Tapi Satgas dibentuk secara khusus oleh kementerian.
Dijelaskan dia, setidaknya pasangan calon (Paslon) dibolehkan memiliki 20 akun media sosial. Namun sementara ini belum diketahui sejauh mana akun ini dimanfaatkan.
“Karena kita belum masuk ke ranah edukasi, tapi kami siap sinergi dengan Bawaslu Kota Mataram,” katanya.
Sementara itu diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersinergi dengan Bawaslu bahkan Polri dalam penanganan hoaks Pemilu di ruang digital. Sinergi itu dilakukan melalui pembentukan desk pengawasan Pemilu yang diharapkan bisa menangani hoaks lebih optimal.
“Memperkuat sinergi dalam menjaga kampanye di dunia digital. Salah satu bentuk implementasinya melalui peluncuran desk pengawasan pemilu yang dioperasikan Ditjen Aptika, Bawaslu, dan Polri,” kata Menkominfo Budi Arie dalam konferensi pers di kantor Kemkominfo Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Sementara, Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kemkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, desk itu dapat meningkatkan partisipasi perwakilan Bawaslu di daerah. Sehingga, penanganan hoaks yang sifatnya lokal dapat dianalisisi lebih cepat dan optimal.
“Misal ada kejadian di daerah-daerah, nah, kami check re-check-nya di sana, benar atau enggak kejadiannya. Jadi verifikasinya lebih cepat dengan sistem yang kami luncurkan, Bawaslu di daerah bisa berpartisipasi dengan aktif,” katanya.(srf/dik)
