LOMBOK – Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PuSDeK) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram merilis hasil hasil survei kepuasan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah, Senin (15/1/2024).
Adapun survei yang dilakukan oleh PuSDeK UIN Mataram ini fokus pada Mall Pelayanan Publik (MPP) pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan elemen survei antara lain, penggunaan media terkait pelayanan publik, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, harapan masyarakat terhadap pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja umum pemerintah daerah Lombok Tengah.
Sementara dalam survei ini responden dipilih secara Purposive Sampling dengan metode acak dan menyasar sebanyak 400 responden yang dilakukan selama 30 hari, kegiatan berlangsung tanggal 22 November sampai 22 Desember 2023.
Perwakilan PusDek UIN Mataram, Doktor Agus menyebutkan, rata-rata kepuasan masyarakat terhadap elemen pengelolaan pelayanan 67.27 persen atau puas.
Sementara pada elemen Kinerja utama pemerintah daerah, rata-rata kepuasan masyarakat berasa di angka 53,99 Persen.”Pada bidang pengelolaan pelayanan, kepusan tertinggi terdapat pada aspek kewajaran biaya/tarif pelayanan dengan kepuasan 81,2. Artinya masyarakat berpandangan biaya pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah masih dalam kewajaran,” sebut Agus.
“Kepuasan terendah terdapat pada praktik aplikasi (online) pelayanan publik 43,6. Artinya, masyarakat belum puas terhadap pelayanan publik berbasis aplikasi (online). Sedangkan dilihat dari kepuasan masyarakat terhadap kinerja umum Pemda kepuasan tertinggi adalah biaya pendidikan sudah terjangkau 75,2. Hanya bidang pelayanan kemudahan mendapatkan lapangan kerja yang memiliki kategori tidak puas 24.8,” sambungnya.
Ia menambahkan, meskipun demikian masih terdapat 3 bidang yang memiliki kategori kurang puas yakni pemerintah daerah yang bersih dari KKN 38,6, pembagian bantuan sosial 36,1, dan upaya menekan angka kemiskinan 36,6.
Sementara dalam keterangan tertulisnya, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BAPPERIDA) Lombok Tengah, Lalu Wiranata menyebut survei itu bagian dari caranya untuk memperbaiki pelayanan dan menyusun kebijakan pelayanan publik.
“Ini memang cara kita untuk memperbaiki pelayanan publik kita, salah satunya adalah menyelenggarakan survei kepuasan pelayanan publik yang sudah kita lakukan,” katanya.
Dijelaskan dia, survei ini dilakukan pada tahun 2023 dalam rangka menyusun kebijakan-kebijakan pelayanan publik kita. Secara kesimpulan menurutnya hasilnya baik, meskipun ada beberapa item yang masih kurang.
“Itu memang ril kita rasakan, beberapa pelayanan publik kita misalnya penyediaan lapangan pekerjaan,” kalimnya.
Selanjutnya, hasil ini akan pihaknya expose ke seluruh OPD, agar OPD juga menyusun kebijakan yang berdasarkan hasil survei ini, sehingga OPD tahu mana bagian yang harus di perbaiki.(dik)
