JAKARTA – Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terpilih berdasarkan hasil hitung cepat, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka bakal memangkas anggaran subsidi BBM untuk merealisasikan program unggulan salah satunya, makan siang dan susu gratis.
Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran Eddy Soeparno mengatakan pemerintahan Prabowo dapat menyesuaikan dana subsidi energi selama dua hingga tiga bulan ke depan, setelah menjabat pada Oktober mendatang.
Menurutnya, hal itu bukan tanpa alasan. Eddy menilai 80 persen dari dana subsidi BBM yang mencapai Rp350 triliun, tidak tepat sasaran.
Menurutnya, hal itu bukan tanpa alasan. Dia menilai 80 persen dari dana subsidi BBM yang mencapai Rp 350 triliun, tidak tepat sasaran.
Adapun program makan siang dan susu gratis menyasar sekitar 82,9 juta orang yang berasal dari tiga golongan masyarakat.
Pertama, 74,2 juta anak sekolah alias murid. Kedua, 4,3 juta santri. Ketiga, 4,4 juta ibu hamil. Program makan siang dan susu gratis masuk dalam ‘8 program hasil terbaik cepat’ dalam visi dan misi Asta Cita yang diusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Program itu digagas guna mengentaskan stunting di Indonesia.
Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo pernah menyebut anggaran program itu mencapai Rp 400 triliun per tahun. Artinya dalam setahun, setiap penerima mendapat Rp4,82 juta. Jumlah tersebut setara dengan Rp402 ribu per bulan atau Rp13.403 per hari.
Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Drajat Wibowo mengatakan kubunya menemukan empat ‘pohon duit’ atau sumber pendanaan baru yang bisa membiayai program yang disusun, termasuk makan siang gratis. Dengan begitu keuangan negara tidak akan terbebani.
Sumber pertama didapat melalui revisi satu pasal dari satu aturan yang bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun.
Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Potensi penerimaan negara sekitar Rp90 triliun lebih dari dana-dana yang belum masuk ini.
Ketiga, merombak aturan perpajakan. Salah satunya terkait pajak pertambahan nilai (PPN).
Keempat, digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif.
“Masih ada beberapa lagi sumber sumber penerimaan. Target saya kita bisa minimal identifikasi jumlah yang cukup jika kemudian Prabowo-Gibran diberi mandat rakyat, diberi amanat nasional. Nanti tahun 2025 kita sudah siap dengan budgeting-nya,” katanya beberapa waktu lalu.(red)
