Dikunjungi Watimpres, Disnakertrans Bantah Karena Maraknya PMI Illegal Asal Lotim

oleh -1062 Dilihat
FOTO ISTIMEWA KORANLOMBOK.ID Penjabat Bupati Lombok Timur H.M. Juaini Taofik, tim pendamping Kadisnakertrans foto bersama dengan tim Watimpres di ruang kerja bupati, Kamis (14/3/2024).

LOMBOK – Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) berkunjung ke Pemkab Lombok Timur. Diduga kuat kunjungan ini ada kaitan dengan maraknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal asal Lombok Timur.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur, M. Khairi membantah jika kunjungan Watimpres ini dampak dari maraknya PMI Illegal. Dia menyebutkan, agenda Watimpres yakni mendatangi daerah sebagai penyumbang PMI besar di Indonesia.

“Bukan begitu, Lombok Timur kantong PMI nomor ketiga terbesar di Indonesia setelah Indramayu dan Tulungagung,” tegasnya, Jumat (16/3/2024).

Ditegaskannya, dalam kunjungan rombongan Watimpres tersebut dalam rangka mencarikan solusi untuk meminimalisir PMI illegal serta mencari asal penyebab terjadinya pratek pemberangkatan pekerja Indonesia asal Lombok Timur yang non procedural.

Baca Juga  Habiskan 18 Miliar, Gedung Sentra IKM Kerajinan Rotan Ketak Rusak Parah

“Sehingga bisa dicarikan solusi secara komperhensif,” tegasnya.

 

Adapun upaya- upaya sosialisasi, sekarang masih menjadi upaya prefentif untuk mencegah terjadinya praktek pemberangkatan PMI Ilegal. Disamping itu pihaknya juga mengimbau agar masyarakat melek terhadap informasi penerimaan kerja di luar negeri serta memperivikasi setiap informasi yang diterima dari agen. Untuk lebih jelas, warga bisa mendatangi kantor Dinakertrans untuk memastikan penerimaan tenaga kerja tersebut benar adanya.

“Silakan kepada masyarakat untuk datang langsung ke Disnaker untuk memverifikasi informasi dari agen di lapangan. Jangan menjadi korban pemberangkatan illegal,” katanya.

Baca Juga  Begini Hasil Mediasi Dua Bocah MI Terlibat Adu Jotos di Lotim

 

Sementara itu, Penjabat Bupati Lombok Timur, H.M. Juaini Taofik menegaskan jika pemerintah daerah berkomitmen untuk menangani masalah pekerja migran dari Lombok Timur. Pemerintah menekankan pada pentingnya kerjasama antar pemerintah daerah dan instansi terkait serta masyarakat dalam menangani masalah PMI Illegal.

“Perlu peningkatan kesadaran masyarakat akan resiko dan konsekuensi dari migrasi illegal, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum perlu ditingkat lokal,” kata penjabat bupati.

Juaini menyampaikan, kunjungan Watimpres tersebut menjadi momentum bagi PMI untuk merumuskan strategi dan upaya- upaya perlindungan terhadap pekerja migran di luar negeri di masa mendatang.

Baca Juga  Klarifikasi, Pengurus Ponpes Thohir Yasin Netral di Pilgub 2024

 

Disamping itu, diketahui Lombok Timur menjadi penyumbang PMI terbesar ketiga di Indonesia. Dengan tingginya jumlah PMI asal Lombok Timur menjadi perhatian pemerintah pusat melalui tim pengumpul data dan informasi Watimpres yang berkunjung langsung ke kantor bupati Lombok Timur, Kamis (14/3/2024).

Pada kesempatan itu, tim Watimpres menyampaikan hasil penelitian terkait dengan berbagai persoalan PMI di Lombok Timur khususnya pekerja illegal. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks.(fen)

Tentang Penulis: Redaksi Koranlombok

Gambar Gravatar
Koranlombok media online dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Koranlombok selalu menayangkan berita Penting, Unik dan Menarik untuk dibaca.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.