LOMBOK – Imbas proyek pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika belum ada habisnya untuk dibahas. Anggota DPRD Lombok Tengah dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Murdani malah mengungkit sejarah pembebasan dan kondisi masyarakat terkini di Mandalika.
Ditegaskan Dani, masyarakat lokal yang ada di Mandalika perlu mendapatkan pelatihan agar dapat beradaptasi dengan iklim industri pariwisata.
Mantan Direktur Walhi NTB itu mengungkapkan, jika melihat sejarah pembebasan lahan yang dilakukan oleh ITDC sekitar 15 tahun silam, kurang lebih 3 ribu kepala keluarga (KK) yang dipindahkan dari tempat mereka. Akan tetapi disamping itu masih ada ribuan KK lainnya yang masih tinggal di dalam kawasan dan ini tidak bisa diabaikan oleh Pemkab Lombok Tengah.
Katanya, alih-alih dipandang sebagai penghambat kemajuan sektor pariwisata, pengelola kawasan harus melihat masyarakat di sana sebagai peluang dimana masyarakat lokal dimobilisir dengan diberikan pelatihan.
“Tidak bisa masyarakat lokal itu diusir dari kawasannya, yang harus dilakukan itu bagaimana mengadaptasikan mereka dengan lingkungannya dan perubahan yang terjadi, sebab konsep pariwisata yang dikembangkan saat ini masih konvensional betul dan tidak partisipatif. Kedepan itu yang akan kita dorong,” janjinya tegas kepada jurnalis koranlombok.id, Senin (14/10/2024).
Sementara itu, kata Dani, banyaknya masyarakat yang melakukan aksi protes terkait proyek di kawasan pinggir pantai, khusus persoalan ini dia berharap Pemkab dapat menegakan regulasi dan melibatkan masyarakat dalam aktivitas yang dibangun di atas lahan tersebut. Tujuannya, agar bisa mengembangkan diri, bertahan hidup, dan menjadi bagian dari euforia adanya Mandalika.
“Kalau misalnya Mandalika hebat tapi masyarakat di sekitarnya masih miskin itu soalnya di sana, ada ketimpangan yang sangat tinggi padahal di satu sisi kita menghadirkan pariwisata untuk mendatangkan banyak orang. Kalau misalnya hasil investasi kembali lagi ke orang yang ada di luar negeri ya nggak ada gunanya, sumberdaya alam kita dieksploitasi tapi kita tidak menikmatinya,” sentilnya.
Terkait masih adanya sengketa lahan di Kawasan Mandalika, menurut Dani hal tersebut bisa diselesaikan dengan cara semua stakeholder duduk bersama. Dimana saat ini yang terpenting bukan lagi masalah menolak atau menerima adanya Kawasan Mandalika, tetapi masyarakat suka tidak suka harus melihat dampak positifnya. Seperti adanya lapangan pekerjaan setiap ada event yang digelar dan sebagainya.
Sementara itu, Pemkab Lombok Tengah harus berperan mendorong adanya iklim wisata yang adaptif, tidak mengabaikan manfaat kepada masyarakat sekitar jika misalnya saat ini ada ketimpangan ekonomi yang besar, hal itu harus dicari tau konsep pariwisata yang bagaimana bisa melibat mereka.(nis)
