LOMBOK – Bencana alam menimpa wilayah Kecamatan Jonggat, di antaranya Desa Puyung, Nyerot, Gemel, Labulia, Batu Tulis, Bonjeruk dan Ubung mengundang perhatian anggota DPRD Lombok Tengah Murdani.
Sebagai anggota DPRD Dapil Jonggat-Pringgarata, mantan aktivis lingkungan ini mendorong Pemkab Lombok Tengah melakukan beberapa kegiatan mitigasi.
Mulai dari pengenalan dan pemantauan risiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
“Kemudian identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana,” katanya kepada jurnalis Koranlombok.id Selasa (5/11/2024).
Selain itu, anggota Komisi II DPRD Lombok Tengah ini juga mendesak pemerintah segera melakukan pendataan dan mengklasifikasi kondisi banguna warga dan membuat skala prioritas bahkan jenis bantuan untuk segara di atasi. Sebab, kata Dani, ini bencana maka bersifat darurat dan dalam kondisi darurat pemerintah dapat menggunakan sumber daya yang ada untuk dikerahkan dalam upaya pemulihan terhadap rumah warga yang rusak.
“Ini butuh perhatian serius pemerintah, biar masyarakat cepat menempati rumah mereka,” katanya tegas.
Selain itu, dirinya mendorong Pemkab melakukan koordinasi dengan Pemprov NTB dalam mengatasi bencana alam tersebut.
“Intinya harus segera ini,” pintanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, hujan lebat disertai angin kencang pada Sabtu (2/11/2024) siang mengakibatkan 114 rumah rusak di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah.
Dari 114 rumah rusak, 33 rusak ringan, 49 rusak sedang dan 32 rusak berat. Dampak bencana alam yang terjadi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB menaksirkan kerugian menimpa masyarakat Desa Puyung 5 sampai 7 miliar.
“Menurut perkiraan pihak BPBD NTB sementara segitu 5 sampai 7 miliar, karena dari total 16 dusun di desa kami hanya dua dusun tidak terdampak,” ungkap Kepala Desa Puyung Farhan Hadi saat dihubungi jurnalis Koranlombok.id, Senin (4/11/2024).
Diceritakan Kades, bagi warga yang tidak bisa menempati rumah mereka karena atap rumah rusak dan tembok bangunan roboh. Warga sementara mengungsi di rumah keluarga bahkan tetangganya sekitar.
“Tidak ada yang mengungsi di musala atau masjid, ada juga rumah warga masih bisa ditempati meskipun terdampak,” katanya.
Atas bencana alam ini, pemerintah mengakuinya langsung bergerak cepat dengan memberikan makanan siap saji, memberikan kasur, terpal dan selimut. Bantuan ini bersumber dari Dinas Sosial Lombok Tengah.
“Kalau yang tidak terdampak itu hanya Dusun Dasan Ketujur dan Bun Bau,” bebernya.
Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Lombok Tengah Ridwan Ma’ruf mengatakan pihaknya telah menetapkan status darurat bencana imbas hujan lebat disertai angin Sabtu kemarin.
Data yang pihaknya terima, ada 282 rumah masyarakat di delapan desa di Kecamatan Jonggat terdampak dan didominasi di Desa Puyung dan Labulia.
“Mulai dari Desa Puyung, Nyerot, Gemel, Labulia, Batu Tulis, Bonjeruk dan Ubung, total rumah yang terdampak apakah tertimpa pohon atau angin puting beliung 282 rumah. Jumlah pohon tumpang juga bertambah dari 28 menjadi 32 pohon,” ungkapnya kepada media, Senin (4/10/2024).
Saat ini BPBD Lombok Tengah turun untuk melakukan assesment dan masih terkendala pendataan by name dan by addres, sementara itu pihaknya masih menunggu masing-masing Pemdes memberikan data KTP warga terdampak dan foto kerusakan rumah mereka ke kecamatan.
Sementara itu tidak ada korban jiwa selama kejadian hujan disertai angin kencang tersebut, namun satu warga mengalami luka-luka.
“Penangannya ini yang rusak berta dan rehab total tidak bisa ditangani oleh BPBD, nanti kita masukan ke program rumah tak layak huni misalnya dibantu dengan dinas lain,” katanya.
Menindaklanjuti musibah itu, BPBD juga akan menggelar rapat terkait bencana kekeringan dan peremajaan pohon-pohon, karena jika pohon terlalu rimbun dan tertiup angin pohon rentan roboh sampai ke akar.
Disamping itu jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dimiliki idealnya 30 orang dimana setiap harinya yang bertugas piket 10 orang, maka bencana yang terjadi cepat ditangani apalagi jika kejadian tidak di satu titik.
Namun saat ini pihaknya baru memiliki delapan orang personel, dimana setiap hari petugas yang piket hanya empat orang. Untuk mengatasi keterbatasan tenaga tersebut pihaknya meminta bantuan personel dari Dinas Pemadam Kebakaran dan mobil hidrolik dari Dinas Perkim dan Dinas Perhubungan serta TNI dan Polri.
“Semua karyawan BPBD kita kerahkan baik yang TRC ataupun tidak selama penanganan kemarin,” tuturnya.
“Cuaca kan tidak terprediksi sesuai dengan peringatan dari BMKG bahwa dari tanggal 31 Oktober sampa 1 November akan ada hujan deras disertai angin kencang, tapi kan kejadiannya malah tanggal 2,” kata Ridwan.(nis/red)