LOMBOK – Wakil Pimpinan DPRD Lombok Tengah, M. Uhibbusa’adi menanggapi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2025. Dimana anggaran untuk belanja pegawai masih pada angka 64 persen, sedangkan menurut pihak dari KPK idealnya 30 persen.
Kata politisi PKS tersebut, tidak mungkin jika Pemkab Lombok Tengah akan memberhentikan ASN agar anggaran belanja pegawai dikatakan ideal. Maka untuk mengatasi hal tersebut perlu cara untuk menaikan (genjot, red) pendapatan asli daerah (PAD).
“Masalahnya tidak mungkin sekarang mengurangi pegawai, kalau dikurangi berdampak terhadap pelayanan dan kondusifitas masyarakat. Solusi yang paling pas adalah meningkatkan PAD,” tegasnya kepada jurnalis Koranlombok.id, Minggu (24/11/2024).
Ia yakin, masih banyak sektor yang bisa digenjot untuk tingkatkan PAD seperti, parkir dan beberapa usaha di Kawasan Mandalika yang saat ini diketahui masih menunggak pajak daerah.
Selain itu menurut dia, peningkatan PAD juga harus didukung dengan pembayaran pajak yang terdigitalisasi agar laporan pajak yang masuk sebagai kas daerah lebih transparan dan terhindar dari kebocoran pajak karena sistem manual.
Sementara itu pada RAPBD 2025 diketahui target PAD dinaikan sebesar Rp 478,4 Milliar daripada sebelumnya yang hanya Rp. 466,9 milliar.
“Kami kemarin mendorong khususnya Komisi II untuk mengawasi dinas-dinas yang menghasilkan PAD, bantu pemerintah menemukan peluang-peluang PAD yang besar,” ceritanya.(nis)
