LOMBOK – Sebanyak 87 desa di Kabupaten Lombok Tengah akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada tahun 2026.
Daftar nama 87 desa akan melaksanakan Pilkades serentak
Kecamatan Praya Barat ada Desa Batujai, Kateng, Penujak, Setanggor dan Tanak Rarang.
Kecamatan Praya Barat Daya ada Desa Ungga, Kabul, Darek, Pelambek dan Serage. Kecamatan Jonggat ada Desa Labulia, Bunkate, Bonjeruk, Barejulat, Batu Tulis, Pengenjek, Nyerot, Perina, Gemel dan Sukarara. Sedangkan untuk Kecamatan Praya ada Desa Mertak Tombok, Aik Mual, Mekar Damai dan Bunut Baok.
Kecamatan Praya Tengah ada Desa Batunyala, Kelebuh, Pengadang, Lajut, Dakung dan Prai Meke. Lalu di Kecamatan Praya Tengah ada Semoyang, Mujur, Marong, Sengkerang, Sukaraja, Landah dan Kidang.
Kecamatan Pujut ada Desa Kawo, Sengkol, Rembitan, Kuta, Tumpak, Pengembur, Tanak Awu, Teruwai, Sukadana, Bangket Parak dan Segala Anyar.
Kecamatan Janapria ada Desa Janapria, Bakan, Selebung Rembiga, Langko, Jango, Setuta, Saba, Lekor dan Durian. Di Kecamatan Kopang ada Desa Monggas, Muncan, Dasan Baru, Bebuak, Montong Gamang, Lendang Ara, Wajageseng, Aik Bual dan Semparu.
Kecamatan Batukliang ada Desa Aik Darek, Beber, Pagutan, Barabali, Bujak, Tampak Siring dan Mekar Bersatu. Kecamatan Batukliang Utara ada Desa Lantan, Setiling, Aik Bukak, Teratak dan Mas-mas.
Terakhir di Kecamatan Pringgarata ada Desa Pringgarata, Murbaya, Bagu, Sintung, Pemepek, Menemeng, Arjangka, Taman Indah dan Sisik.
“Nanti Pilkades serentak kita perkirakan sekitar bulan Agustus 2026,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Tengah, Lalu Rinjani, Kamis (3/7/2025).
Rinjani menyampaikan, jika pemerintah pusat menginstruksikan untuk melalukan Pilkades dengan sistem e-voting maka nantinya pihaknya paling tidak telah menyiapkan secara regulasi peraturan daerah (Perda).
Namun kemungkinan Pilkades secara manual masih tetap dilaksanakan, sebab dengan menggunakan sistem e-voting perlu menyiapkan sejumlah peralatan dahulu dan perlu ada serangkaian uji coba dahulu.
Katanya, pilihan Pilkades dengan sistem e-voting merupakan salah satu opsi disamping cara yang biasanya dilakukan, hal tersebut untuk mengantisipasi wacana dari Kemendagri soal Pilkades menggunakan sistem canggih tersebut.
“Jadi niat kami siapa tau ada perubahan kita tidak perlu ada capek-capek merevisi Perda lagi dan bisa langsung berjalan. Karena kan Perda itu lama prosesnya dibahas dengan DPRD,” katanya.
Sementara itu soal anggaran Pilkades 2026, Kadis tidak merinci anggaran per desa tetapi per setiap TPS yang dibuat di masing-masing desa untuk Pilkades serentak 24 desa pada 2024 lalu total anggaran dari APBD yang dihabiskan sebanyak Rp 2,4 milliar.
Ditegaskan dia, anggaran Pilkades serentak 2026 mengharapkan akan ada bantuan keuangan khusus langsung ke desa agar bisa menyiapkan logistik secara langsung seperti, bilik suara, kotak suara dan surat suara secara mandiri.
Agar proses Pilkades bisa berjalan lebih efisien dan efektif, selain itu meminimalisir kesalahan cetak surat suara jika nanti dikelola di kabupaten dan sekaligus memberdayakan percetakan di sekitar desa.
“Itu kan masalah teknis nantinya kami tetap melakukan supervisi, kalau dikelola di kabupaten takutnya kami malah lebih fokus mengurusi hal yang teknis daripada melakukan hal lainnya yang ternyata lebih penting selama proses berjalan,” ujarnya.(nis)
