LOMBOK – Sampai dengan saat ini pembangunan sekolah rakyat belum bisa terealisasikan di Lombok Tengah. Sekarang Pemerintah Lombok Tengah tengah mengusulkan lahan di Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang yang luasnya 20 hektare. Lahan ini sebagai pengganti seluas 10 hektare untuk pembangunan sekolah rakyat yang dibangun di Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata.
“Luasnya itu dua kali lipat dari lahan sekolah rakyat,” ungkap Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri pada media Rabu, 1 Oktober 2025.
Dibeberkan Pathul, dirinya baru saja menandatangani dokumen feasibilty studies (FS) sebagai syarat untuk meminta rekomendasi dari Kementerian Pertanian yang akan diteruskan ke Dinas Sosial. Nantinya jika rekomendasi tersebut telah disetujui maka pembangunan sekolah rakyat segera dibangun.
Sementara itu soal alasan mengapa persyaratan begitu ketat. Sebab, alih fungsi lahan apalagi Lombok Tengah merupakan lumbung pangan nasional terutama komoditas beras.
“Tinggal satu persyaratan dan akan dikaji sebagai lahan pertanian berkelanjutan. Insyaallah minggu ini diantar, syarat sudah lengkap,” yakinnya.
Rencananya, nanti ada tiga jenjang pendidikan yang dibangun. Ada SD, SMP dan SMA agar berkelanjutan bisa dinikmati oleh masyarakat miskin di Lombok Tengah.
“Untuk SD saja tidak cukup nanti banyak orang yang iri mengapa anak saya tidak bisa sekolah disana, kan susah,” katanya.
Selain itu, Pemda secara kebetulan memiliki lahan yang memadai bakal menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat.
“Orang yang lain kan belum tentu punya lahan, kita kan lahan ada mengapa kita tidak sekali-sekali maksimalkan lahan ini,” tutur bupati.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah, Masnun mengatakan jumlah calon siswa sekolah rakyat diambil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Termasuk dalam kategori desil 1 sampai 5 sekitar 55.717 individu.
“Kalau desil 1 sampai 5 ini orang orang yang berhak mendapatkan bantuan, nah kalau desil 6 dan selanjutnya itu lebih sejahtera. Nah siapa yang membuat ini BPS bukan kita, jadi kalau mencari by name by adress tidak ada kita,” katanya.
Diterangkannya, jumlah data tersebut bisa saja berubah. Karena ada program graduasi dimana setiap tahun pendamping PKH tersebut melalui program pemberdayaan sosial (PPS) dan harus menurunkan angka kemiskinan.
Kata dia, model pemberdayaan yang dilakukan dengan cara memberikan modal usaha kepada keluarga miskin. “Dan kemarin baru diuji coba di Lombok Tengah itu baru dua keluarga ada di Jonggat dan Pujut, jadi dikasih modal Rp 5 juta tetapi sanggup dikeluarkan dari daftar masyarakat miskin. Mudahan semakin banyak warga yang diberikan program itu,” harapnya.(nis)
