LOMBOK – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lombok Tengah, Ahmad Supli menyarankan pemerintah kabupaten (Pemkab) fokus pada kegiatan peningkatan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut penting untuk menyikapi potongan dana transfer pemerintah pusat ke daerah Rp 383,5 miliar.
Cerita Supli, usai rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) diketahui serapan PAD yang telah terkumpul saat ini baru 37 persen. Kata Supli, kondisi ini masih jauh dari target dari sisa dua bulan terakhir tahun 2025.
“Jadi target kita masih jauh, kan target kita 63 persen belum,” sebut Supli kepada jurnalis koranlombok.id, Kamis 16 Oktober 2025.
Beberapa aset juga dikatakannya belum maksimal memberikan kontribusi PAD. Di antaranya yakni, Pasar Renteng dan Jelojok dianggarkan Rp 1,8 miliar untuk outsourcing namun PAD yang dihasilkan hanya Rp 1,9 miliar.
Dianalogikan Supli, jika kedua pasar tersebut sebuah perusahaan maka penghasilan yang didapat setidaknya dua kali lipat dari modal yang diberikan.
Maka dari itu, ia meminta agar pemkab memberdayakan dan mengefisiensikan semua aset – aset yang ada untuk mendapatkan suntikan PAD.
“Harus kita berdayakan aset, hidupkan lagi. Ini kan banyak yang terbengkalai seperti Aerotel misalnya ternyata mangkrak terlepas dari apraisal ya harus diberdayakan, terus aset tanah ada yang 10 hektare, 8 hektare kan minim sekali PAD dari sana,” urainya.
Dia tidak setuju soal opsi menaikan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), pilihan lebih baik adalah mengintensifkan pembayaran pajak karena banyak objek pajak yang tidak kena pajak.
Selain itu retribusi lainnya misal dari pajak parkir dan retribusi izin pendirian bangunan juga menurutnya masih belum maksimal.
“Kalau tertangani semua itu, diintensifkan tidak ada masalah untuk terlalu merasa kehilangan anggaran,” katanya.
Sedangkan soal wacana Pemda menghidupkan kembali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menurut Supli perlu dikaji bagaimana posisioning dari perusda tersebut kedepan dan bagaimana terkait prospek perusahaan dan target penghasilan yang didapat.
Dia mengusulkan agar Pemda membuat BUMD di bidang pangan, hal tersebut seperti di Provinsi DKI Jakarta kendati mereka tidak memiliki tanah tetapi bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan menguntungkan daerah.
“Bergerak di bidang pangan, bergerak di bidang pupuk, satu paket juga dengan alat produksi pertanian (alsintan). Kan sekarang pangan kita dibawa dari luar nanti pas krisis kita beli beras kita lagi dengan kemasan lain,” pungkasnya. (nis)
