LOMBOK – Tahun anggaran 2026, banyak program kegiatan di DPRD Lombok Tengah ditiadakan. Sebab, anggaran untuk melakukan seperti perjalanan dinas, bimbingan teknis, serta pos anggaran lainnya dihapus.
Sementara itu kegiatan turun melakukan monitoring dan evaluasi juga pada tahun anggaran 2026 juga akan dipotong. Hal ini disampaikan Anggota Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi.
“Hanya reses saja yang tidak dipotong, kalau reses kan penyerapan aspirasi ada di tiga kali dalam setahun masa sidang itu saja,” ungkapnya kepada media, Selasa 28 Oktober 2025.
Kata Ahmad, anggaran di Sekretariat DPRD Lombok Tengah dipotong sekitar senilai Rp 15 miliar. Nantinya seluruh anggota dewan secara penuh akan rutin melakukan kegiatan di kantor DPRD.
Dengan adanya pemotongan ini, Ahmad memastikan tidak ada pengaruh terhadap kinerja anggota dewan dari segi semangat, namun demi kebaikan dan kemajuan Lombok Tengah seharusnya semua bisa menerima.
“Nanti kita akan reguler ngantor setiap hari, tidak tutup kantor,” katanya.
Sementara ini pihaknya di Banggar masih membahas soal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS).
Diketahui Lombok Tengah mendapatkan pengurangan anggaran transfer dari pusat ke daerah sebesar Rp 383,5 miliar. Dimana angka tersebut besar berimbas kepada pos – pos anggaran untuk penataan bidang infrasktruktur, pendidikan, kesehatan serta yang lainnya masih dicarikan solusi oleh pihaknya dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sedangkan anggaran belanja pegawai Pemkab Lombok Tengah hampir Rp 1,3 trilliun berpotensi naik karena ada PPPK paruh waktu. Sehingga menurutnya kegiatan di setiap OPD harus diperiksa detail.
“Sehingga dengan situasi yang mengencangkan ikat pinggang ini, setidaknya program prioritas tetap berjalan,” tegas Ahmad.(nis)
