LOMBOK – Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lombok Tengah, Ihsan mengaku belum mendapatkan arahan dari Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah terkait sikap atas munculnya wacana kepala daerah dipilih DPR.
Tapi secara pribadi, Ihsan menilai wacana ini lebih hemat secara anggaran dan lebih manusiawi serta lebih kondusif. Menurutnya karena tidak banyak orang terlibat.
Kata Ihsan, sejumlah gesekan antar umat dan kelompok masyarakat kerap mewarnai jalannya Pilkada di daerah – daerah. Sehingga bisa menjadi pembelajaran sistem demokrasi kendati rakyat berdaulat memilih langsung pemimpin.
Kendati amanat konstitusi masyarakat memilih perwakilan di parlemen, dan perwakilan masyarakat tersebut didelegasikan untuk bersuara sekaligus memilih pemimpin daerah mewakili rakyat.
“Banyak persoalan pemilihan langsung ini oleh rakyat, saudara bisa terpecah, orang bisa saling kejar mengejar karena kepentingan politik sesaat. Tetapi jika proses pemilihan ini dilakukan oleh parlemen saya rasa ini lebih baik, efektif, kondusif dan lebih hemat,” katanya kepada koranlombok.id, Senin 5 Januari 2026.
Sampai sekarang, kata Ihsan, PP Muhammadiyah masih belum memberikan arahan tertentu dan masih melakukan kajian. Dia berharap sistem pemilihan kepala daerah kedepan paling tidak memberikan ibrah pembelajaran bagi masyarakat dalam kehidupan bernegara.
Sikap Muhammadiyah dalam urusan pilihan politik berpatokan kepada konsep Tajdid dan Amar Makruf Nahi Mungkar. Ia menegaskan juga, kader Muhammadiyah dalam berpolitik tidak pernah menjual nama organisasi, tetapi negara melihat kualitas para kader dalam membangun bangsa.
“Di Muhammadiyah bebas, tidak ada harus begini atau bagaimana, tidak. Kami tetap memberikan rules bagaimana negara menata bangsa,” katanya.
Terpisah, Ketua DPD Golkar Lombok Tengah Nursiah ikut merespons wacana ini. Namun sampai sekarang belum ada arahan dari partai.
“Kalau secara kepartaian ya kami mengikuti keputusan partai karena bagaimana pun kebijakannya dari pusat,” tegasnya, Senin 5 Januari 2026.
Kendati praktek serupa pernah dilakukan pada masa orde baru, Nursiah mengatakan penerapannya wacana tersebut pada saat ini perlu melihat dahulu bagaimana pendapat rakyat. Sebab, rakyat yang memiliki kedaulatan.
Katanya, aspirasi dari masyarakat akan disampaikan juga kepada partai. “Kalau tiang (saya, red) tentu melihat masyarakat apa sih responsnya, karena kan bernegara, siapa yang punya kedaulatan, kan rakyat,” katanya tegas.(nis)
