LOMBOK – Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Hj. Nurul Adha angkat bicara soal banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi berita acara perbaikan (BAP) sesuai ketentuan petunjuk pelaksanaan dan teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Sambung politisi wanita dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, setiap hal yang harus dipenuhi baik dari sisi higienitas, kualitas bahan makanan yang dibutuhkan hingga pengemasan sampai dengan distribusinya disesuaikan dengan standar yang ada.
Sementara itu diketahui anggaran untuk program MBG dianggap cukup besar dan setiap mitra diberikan insentif Rp 6 juta per SPPG. Dirinya berharap jangan hanay segi keuntungan saja yang dipikirkan tetapi juga kualitas menu yang diberikan kepada penerima manfaat.
“Saya kira apa yang belum sesuai, baik itu dari speifikasi dan aturan silakan disesuaikan. Kan yang punya MBG (Mitra) ini kan lumayan besar juga dananya. Kalau sudah ada biaya besar kan jelas namanya orang berusaha mencari keuntungan tetapi harapanya jangan hanya keuntungan saja yang besar tetapi lebih mengutamakan kepada higienitas lingkungan dan makanan yang disajikan juga,” tegasnya kepada Koranlombok.id, Kamis 26 Maret 2026.
Lebih lanjut soal adanya insiden keracunan sampai bentuk sajian menu MBG yang memiliki kualitas sangat buruk, sambung Nurul hal demikian jangan sampai bisa terulang kembali terlebih setiap SPPG masing-masing memiliki ahli gizi yang memantau sajian menu yang diberikan setiap harinya.
“Kita berharap ya jangan sampai mereka teledor,” harapnya.
Nurul Adha mengaku miris mendengar kabar bahwa tempat mencuci ompreng di salah satu SPPG juga berdekatan dengan toilet, ia berharap nanti pihaknya di Komisi IV dapat turun melakukan pemantauan secara langsung bagaimana jalannya program MBG.
Selain itu juga transparansi terkait bagaimana jalannya program tersebut sangat penting untuk dilakukan, termasuk soal harga dan nilai gizi dan kalori setiap menu yang akan disajikan sehingga masyarakat ataupun mitra tidak merasa dirugikan.
“Kan awalnya yang menjadi hajatan Presiden Prabowo agar masyarakat merasakan nikmat baik yang sebagai supplier bahan baku atau yang sebagai penerima manfaat, supaya program ini bisa dirasakan oleh masyarakat sesuai yang dihajatkan presiden,” pungkasnya.(nis)
