LOMBOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah dibuat emosi lantaran pembayaran hosting fee MotoGP 2024. Lebih-lebih mendengar kabar Rp 231 miliar itu dibebankan ke pemerintah daerah.
“Bagimana ceritanya pemasukan sedikit dari MotoGP lalu kita berikan lebih besar, kan bodoh kita,” tegas Anggota DPRD Lombok Tengah Muslihin saat dihubungi jurnalis Koranlombok.id, pekan kemarin.
Selain itu, kata Muslihin, pihaknya memastikan Pemkab Lombok Tengah tidak mampu membayar hosting fee. Tadinya keberadaan event MotoGP di Sirkuit Mandalika diharap akan memberikan PAD besar, namun nyatanya tak sesuai diharapkan.
“Lebih baik kita gak usah berikan untuk apa ada MotoGP kalau dana kebutuhan lebih besar dari pada pemasukan,” katanya.
Kendati sisa ada enam seri perhelatan MotoGP di Sirkuit Mandalika, secara pribadi pihaknya tidak berharap besar kembali digelar di Lombok Tengah jika menjadi beban daerah.
“Kami bersama Pemda berharap PAD besar dengan persentase 76 miliar tahun 2022, malah kita gak sampai 20 miliar sedikit dari MotoGP,” sebutnya.
Dijelaskan Muslihin, dari dampak event MotoGP Pemkab hanya menerima pajak hiburan 10 persen dan tahun 2023 PAD untuk Lombok Tengah Rp 10 miliar. Maka dari itu, sangat tidak masuk diakal ketika Pemkab malah mengeluarkan lebih besar.
Disamping itu, Muslihin juga mempersoalkan ketidak terbukaan pihak ITDC sebagai pengelola kawasan. Pasalnya, selama ini ITDC tidak terbuka kepada Pemkab Lombok Tengah.
“Sampai saat ini belum ada akses masuk mengetahui seperti apa pemasukan dari MotoGP, pihak pengelola ini tidak terbuka sama Pemda,” ungkapnya.
Belum lama ini, anggota DPRD dari PPP ini pernah mengajak Sekda Lalu Firman Wijaya untuk masuk dan mengetahui pemasukan ITDC terhadap pengelolaan event MotpGP.
“Biar jelas persentasenya, kalau keluarkan dana lebih besar ke dorna lebih baik gak usah. Biar pusat saja yang punya urusan,” sentilnya.
Kalaupun dipaksa Pemkab Lombok Tengah membayar hosting fee oleh pusat, dipastikan tidak ada celah. Apalagi pembahasan APBD telah dilakukan bulan Agustus 2024.
“Intinya saya secara pribadi menolak dan mempertanyakan untuk apa kita keluarkan dana besar,” tegasnya lagi.(nis/red)
