LOMBOK – Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri buka suara terkait dampak efisiensi anggaran dari pemerintah pusat hingga dampak perang di Timur Tengah. Terkait kondisi yang mengkhawatir ini, Pathul mengaku belum melakukan rembuk soal efisiensi anggaran untuk menghemat energi dan pemberlakuan jam kerja bagi ASN.
Terkait rencana bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi ASN dan PPPK, Pathul mengaku akan melihat perkembangan nasional pada sepekan hingga dua pekan ke depan. Begitu juga untuk jam kerja bagi PPPK Paruh Waktu.
“Tunggu kita belum musyawarah, belum kita rembuk, kita lihat perkembangan lebih lanjut,” tegasnya kepada media usai perayaan Lebaran Topat di Becingah Agung Masmirah, Sabtu 28 Maret 2026.
Sementara itu, Pathul sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini menyampaikan belum ada koordinasi pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat soal kebijakan baru itu. Kendati Kota Mataram telah menginstruksikan ASN untuk berangkat bekerja dengan sepeda demi efisiensi anggaran dan energi.
Ditambahkan bupati, dulu instruksi serupa pernah dilakukan oleh Pemkab Lombok Tengah namun karena kondisi ketersediaan BBM masih memenuhi sehingga urung dilakukan.
Sementara soal adanya ancaman PPPK untuk dikurangi akibat efisiensi anggaran seperti di daerah lain, Pathul mengatakan Pemkab Lombok Tengah belum memikirkan ke arah sana.
“Kita belum mengarah ke sana, PPPK untuk sementara masih seperti dulu,” katanya.
Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya mengatakan potensi pengurangan PPPK masih belum ada. Anggaran APBD sampai saat ini diklaim masih cukup untuk memberikan gaji kepada PPPK di Lombok Tengah.
“Sampai sejauh ini kita masih ada nafas ya, kita harus menerima keadaan (efisiensi, red) ini ya,” katanya singkat.(nis)
