LOMBOK — Pemerintah pusat menargetkan setiap kabupaten/kota di Indonesia memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat (SR), hal ini sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sementara Lombok Tengah menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan untuk merealisasikan pembangunan SR.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf mengatakan, program SR ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus menekan angka anak putus sekolah.
Pemerintah daerah, kata Mensos, diminta segera menyiapkan lahan yang tidak hanya tersedia, tetapi juga berstatus jelas dan bebas dari persoalan hukum. Lahan tersebut nantinya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebelum masuk tahap perencanaan pembangunan.
“Lahan yang disiapkan tidak hanya sekadar ada, tetapi harus benar-benar clean and clear,” kata Gus Ipul sapaan akrab Mensos, kepada media, Jumat 17 April 2026 di Sengkol.
Gus Ipul menjelaskan, secara nasional pembangunan SR telah mulai berjalan di berbagai daerah. Hingga saat ini tercatat lebih dari 100 sekolah telah dibangun di seluruh Indonesia. Sementara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, program tersebut baru terealisasi di Bima dan Kabupaten Lombok Utara.
Dia menambahkan, pemerintah menargetkan pembangunan SR rampung secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun. Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi masyarakat dari kelompok ekonomi paling rendah, khususnya desil 1 hingga 3. Program ini juga menyasar anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah, maupun yang berpotensi putus sekolah.
Selain menyediakan layanan pendidikan, Gus Ipul juga mengatakan bahwa SR akan dilengkapi dengan program pemberdayaan sosial bagi keluarga tidak mampu.
Presiden Prabowo menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki satu gedung SR yang terintegrasi mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA.
Pembangunan sekolah merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyiapkan lahan dan layanan pendukung, sementara pembangunan fisik gedung akan didanai melalui APBN.
“Insyaallah salah satunya di Lombok Tengah tahun depan sudah berdiri permanen gedung Sekolah Rakyat,” klaimnya.
Karena itu, pemerintah daerah diminta segera menyiapkan lahan yang memenuhi seluruh persyaratan agar proses koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera dilakukan.
Sementara itu, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menyampaikan bahwa terdapat sekitar 196 ribu masyarakat dari desil 1 hingga 3 yang membutuhkan akses pendidikan.
Karena itu, Kementerian Sosial berjanji akan membangun sekolah khusus bagi masyarakat miskin. Terkait persyaratan pembangunan, Pathul mengatakan saat ini tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian PUPR. Setelah persetujuan tersebut keluar, pemerintah daerah akan kembali menghadap kementerian untuk proses selanjutnya.
Bupati juga menegaskan bahwa program tersebut tidak akan mengganggu sekolah yang sudah ada. “Tidak ada persoalan terkait hal lain, karena ini untuk sekolah bagi 169 ribu kepala keluarga kategori miskin. Dan tadi sudah saya sampaikan tidak akan mengganggu sekolah-sekolah lain,” yakinnya.(hil)
