LOMBOK – Sejumlah anak di wilayah Kabupaten Lombok Tengah terindikasi terpapar ekstremisme dan terorisme melalui ruang digital.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bankesbangpoldagri) Lombok Tengah, Murdi yang dikonfirmasi menegaskan untuk mengantisipasi paparan konten kekerasan pada anak yang berujung pada tindakan ekstremisme dan terorisme sangat penting peran pengawasan dari keluarga.
Kata Murdi, peran pengawasan ini harus dilakukan kompak setiap lapisan masyarakat bukan hanya menjadi peran pemerintah. Sebab, ini sebagai peran dan kewajiban warganegara.
“Jadi kita mengantisipasi dengan kata kunci pertama adalah individual resilience (ketahanan individu) atau paling tidak family resilience (ketahanan keluarga), jadi pengawasan pada unit terkecil dalam kelembagaan nasional dan perlu peran orangtua mengawasi dan mendidik,” ungkapnya kepada jurnalis Koranlombok.id, Senin 13 Juli 2026.
Murdi menjelaskan, apa yang dimaksud dengan terpapar adalah hanya mempengaruhi dari segi ide dan gagasan pemikiran. Ia yakin tidak sampai menjadi perbuatan. Menurut dia, bagi anak yang telah terpapar belum tentu akan berkembang menjadi individu yang radikal.
“Jadi terpapar hanya masih ditaraf ide dan gagasan, abstrak sekali. Tetapi kalau sudah keluar ide dan gagasan dari otaknya kemudian dia melakukan tindakan kekerasan nah itu yang dinamakan radikal tapi radikal itu juga belum tentu dikatakan terorisme,” dalihnya.
Katanya, tindak kekerasan baru bisa dikatakan menjadi tindakan terorisme adalah ketika mulai menimbulkan pertanyaan bagi individu yang terpapar, terkait komitmen ideologi berbangsa dan bernegara serta memaksakan pahamnya dengan tindak kekerasan.
Sementara itu tindakan ekstremisme, kata Murdi, bisa saja menjurus melalui ekstremisme sayap kanan yang memang berakar dari ajaran fundamental ataupun bisa saja melalui paham ekstremisme kiri yang berakar dari ideologi yang telah lama dilarang di Indonesia yakni, komunisme, leninisme dan fasisme dan lain sebagainya.
Ia mengakui bahwa di Lombok Tengah yang paparan ada, namun soal data dia enggan membeberkan karena dinilai hal ini sangat sensitif. Namun soal paparan ideologi melalui sosial media yang mengarah pada tindakan ekstremisme juga ada di daerah lain. Bukan hanya di Lombok Tengah saja.
“Tapi semua daerah juga sama ya karena perkembangan Iptek kan,” tegasnya.
Sedangkan kegiatan deradikalisasi sudah dilakukan pihaknya dengan melibatkan lembaga vertikal serta sejumlah ahli seperti, psikolog dengan cara pemberian layanan yang intinya memutus kepada perilaku individu yang menjurus pada pertanyaan terkait ideologi bangsa dan negara.
Sementara itu, level penanganan deradikalisasi tersebut bisa berbeda – beda tergantung karakteristik setiap individu yang telah terpapar ideologi ekstremisme tersebut.
“Ya memang dicocokan dengan setiap karakteristik individu kan,” pungkasnya.(nis)
