LOMBOK – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Tengah membantah tuduhan bahwa pihaknya menyarankan pimpinan Pondok Pesantren Rosyidatus Shaulatiyyah Al Ibrahimy NW TGH. Ahmad Muzakki Rahmatullah untuk membuat surat perdamaian untuk orang tua tiga santri korban kasus dugaan pembakaran pada 13 Desember 2025.
Kepala Seksi Pendidikan Pondok Pesantren (Kasi Potren) Kemenag Lombok Tengah, Muhammad Salim mengaku hanya pernah menyarankan agar persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan tanpa pernah mengarahkan ataupun memaksa para pihak menandatangani surat perdamaian.
“Sebenarnya tidak ada saran dari Kemenag untuk membuat sejenis perdamaian. Kami hanya menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan. Itu saja saran kami,” tegas Salim kepada Koranlombok.id, selasa 14 Juli 2026.
Ia juga membantah adanya intimidasi maupun upaya memaksa keluarga korban menandatangani surat pernyataan perdamaian.
“Tidak ada intimidasi. Kami juga tidak pernah melihat surat tersebut, ” dalihnya.
Menurut Salim, saran penyelesaian secara kekeluargaan saat itu semata-mata bertujuan agar aktivitas pendidikan di pondok pesantren tidak terganggu. Sebab, peristiwa tersebut dikhawatirkan berdampak pada santri lain yang akan menghadapi ujian.
“Kami menyarankan penyelesaian secara kekeluargaan karena khawatir berpengaruh kepada santri yang lain. Saat itu juga menjelang ujian sehingga jangan sampai proses pembelajaran terganggu,” katanya.
Salim menegaskan lagi, Kemenag Lombok Tengah tidak pernah menerima surat perdamaian antara keluarga korban dan pihak pondok pesantren. Dokumen yang diterima, kata dia, hanya berupa surat perjanjian antara wali santri dan pengelola pondok pesantren.
“Tidak ada surat perdamaian yang kami terima. Yang ada hanya surat perjanjian penyerahan santri antara pihak pondok pesantren dengan wali santri yang dikirimkan kepada kami,” ujarnya.
Ia mengaku tidak mengetahui apabila sebelumnya sempat ada upaya perdamaian di luar surat pernyataan bersama serah terima santri yang diterima Kemenag.
Salim juga mengungkapkan koordinasi antara Kemenag dan pihak pondok pesantren terputus setelah kunjungan awal ke lokasi kejadian. Hingga kini, kata dia, tidak ada lagi laporan yang diterima dari pihak pondok pesantren terkait perkembangan kasus tersebut.
“Koordinasi tidak ada sama sekali setelah kami datang ke sana. Sampai sekarang tidak ada lagi koordinasi ataupun laporan dari pihak pondok pesantren,” ujarnya.
Terkait proses hukum yang kini tengah berjalan, Salim menegaskan Kemenag menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Menurut dia, Kemenag tidak memiliki kewenangan menentukan benar atau salahnya pihak-pihak yang terlibat.
“Kasus ini sudah ditangani aparat penegak hukum, sehingga kami menyerahkan sepenuhnya kepada proses yang berlaku. Soal menentukan siapa yang benar atau salah bukan kewenangan Kemenag. Kami hanya menangani aspek administrasi pondok pesantren,” katanya.
Sebelumnya, jurnalis Koranlombok.id telah melakukan wawancara eksklusif bersama pimpinan Pondok Pesantren Rosyidatus Shaulatiyyah Al Ibrahimy NW, TGH Ahmad Muzakki Rahmatullah di kediamannya, Sabtu 11 Juli 2026.
Dalam wawancara tersebut, tuan guru mengungkapkan adanya saran dari pihak Kemenag dan pihak kepolisian untuk membuat surat perdamaian.
” Iya itu sesuai dengan arahan dari kepolisian dan pak kasi PK Pontren Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah,” katanya.(hil)
