LOMBOK – Komisi IV DPRD Lombok Tengah mendesak pemerintah kabupaten segera memperbaiki fasilitas puskesmas dan sekolah yang kondisinya memprihatinkan.
“Kami sudah turun ke dua lokasi, Puskesmas Penujak dan SDN 1 Sengkol, kondisinya cukup memprihatinkan,” tegas Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah Ahmad Rifai, Rabu (23/7/2025).
Hasil kunjungan ke SDN 1 Sengkol menunjukkan kondisi gedung yang memprihatinkan. Sekolah yang berdiri sejak 1927 itu memiliki tiga ruang kelas rusak parah. Selain itu, kamar mandi sekolah sudah lebih dari setahun tidak berfungsi sehingga menyulitkan murid.
“Kok lucu sekali, setahun WC sekolah tidak bisa dipakai. Siswanya ratusan tapi tidak punya WC, mereka harus keluar sekolah untuk buang air,” sentilnya.
Rifai menambahkan, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Loteng mengaku perbaikan SDN 1 Sengkol sudah dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp200 juta untuk memperbaiki atap tiga ruang kelas yang rusak.
“Soal perbaikan toilet, kami juga usulkan agar bisa ditambah perbaikannya. Kemudian pemagaran lingkungan sekolah di bagian belakang belum ada,” jelas Rifai.
Ia memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki SDN 1 Sengkol bisa mencapai Rp500 juta. Namun perbaikan dilakukan secara bertahap sehingga akan diusulkan kembali pada APBD Murni Tahun 2026.
“Sisanya di tahun 2026,” ungkap Rifai.
Lebih lanjut Rifai mengatakan, sebagian besar puskesmas berharap adanya penambahan mobil ambulans dan perbaikan halaman. Permintaan tersebut disampaikan Puskesmas Penujak, Ganti, Langko, dan Janapria. Keempat puskesmas itu menjadi dasar uji petik Komisi IV DPRD Lombok Tengah.
“Hampir sama mereka minta, tambah mobil am-bulans, penataan halaman dan lokasi pengunjung pasien di puskesmas,” tegas politikus PKS itu.
Dalam pembahasan APBD Perubahan, pihaknya akan mengusulkan penambahan ambulans sesuai jumlah puskesmas di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Dengan begitu, setiap kali kunjungan, puskesmas tidak terus-menerus meminta hal yang sama.
Sejumlah puskesmas juga berharap ada perbaikan kamar mandi dan fasilitas lain. Menurut Rifai, persoalan seperti ini seharusnya tidak selalu dibebankan ke APBD karena puskesmas memiliki dana kapitasi.(red)
