LOMBOK – Wakil Bupati Lombok Tengah, H.M. Nursiah mengatakan perlu ada kolaborasi lintas sektor yang stategis untuk menghadirkan layanan pendidikan inklusif di Gumi Tastura. Hal ini disampaikan dalam pembukaan acara Diskusi Terpimpin Menghadirkan Layanan Pendidikan Inklusif Tahun 2026 yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dengan harapan kegiatan ini menjadi langkah strategis mempercepat layanan pendidikan inklusif berbasis data di daerah.
Kata Wabup, apalagi diketahui ada 5.317 orang siswa dengan hambatan fungsional belajar yang menjadi dorongan kuat bagi pemerintah daerah untuk segera bertindak secara strategis terkait masalah tersebut.
“Pendidikan inklusif tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Diperlukan kolaborasi lintas perangkat daerah—pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemerintah desa—serta dukungan dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, dan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah, Selasa 24 Februari 2026.
Menurut Nursiah, kolaborasi tersebut diarahkan untuk memenuhi lima aspek akomodasi layak, yakni akses fisik dan lingkungan, pembelajaran adaptif, penyediaan alat bantu dan teknologi asistif, dukungan sosial-emosional, serta tata kelola sekolah yang akuntabel dan tangguh.
Nantinya hasil dari diskusi ini diharapkan setiap komitmen dukungan dirumuskan secara jelas dan terukur terkait untuk siapa saja program akan disasar, kapan dilaksanakan, serta bagaimana mekanisme pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan, sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh para siswa.
Dalam kesempatan tersebut Wabup juga menyampaikan apresiasi atas dukungan mitra pembangunan, termasuk perwakilan Kedutaan Besar Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) serta Program INOVASI, yang selama ini mendampingi penguatan pendekatan pembangunan berbasis data dan peningkatan kapasitas satuan pendidikan di Lombok Tengah.
“Forum ini adalah momentum percepatan menghadirkan layanan pendidikan inklusif bagi semua anak Lombok Tengah. Kita ingin memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan yang bermutu,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bapperida Lombok Tengah, Lalu Wiranata dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil cut off Pendataan Profil Belajar Siswa (PBS) serta proses verifikasi dan validasi asesmen lanjutan yang tengah dilakukan melalui jejaring Puskesmas di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.
“Dari 9.934 peserta didik yang terdata, sebanyak 5.317 siswa teridentifikasi memiliki hambatan fungsional belajar dengan tingkat beragam, yakni 540 siswa kategori berat, 2.818 kategori sedang, dan 1.959 kategori ringan. Data ini menjadi dasar penting dalam perencanaan layanan pendidikan yang lebih terarah dan sistematis,” katanya.
Menurut dia, temuan tersebut berkaitan erat dengan capaian mutu layanan pendidikan, termasuk pembentukan karakter, peningkatan literasi dan numerasi, serta penanganan angka anak tidak sekolah yang masih menjadi perhatian bersama.
Ditambahkan Wiranta, data PBS tersebut telah divalidasi oleh Dinas Kesehatan dan kini menjadi salah satu basis data dalam acuan untuk perencanaan pembangunan di daerah.(adv)
