LOMBOK — Kepolisian Resor (Polres) Lombok Tengah memperkuat upaya pencegahan perdagangan manusia (human trafficking) dan penyelundupan manusia (people smuggling) dengan menjalin kerja sama dengan Kepolisian Australia. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi kejahatan lintas negara yang memanfaatkan wilayah Lombok sebagai jalur transit menuju Australia.
Kapolres Lombok Tengah, AKBP Eko Yusmiarto, mengatakan kerja sama tersebut bertujuan memperkuat pengawasan di wilayah Lombok, terutama di kawasan pesisir yang berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur keberangkatan ilegal menuju Australia.
Menurut Eko, Lombok sebagai destinasi pariwisata internasional memiliki mobilitas warga asing yang cukup tinggi sehingga membutuhkan pengawasan lebih ketat dari berbagai pihak.
“Antisipasi juga di sini adalah destinasi pariwisata internasional. Jadi banyak wisatawan asing yang ke sini, yang berlibur ke sini maupun menggunakan visa kerja di sini harus kita awasi dan butuh juga kerja sama dari berbagai pihak baik dari imigrasi dan stakeholder yang lain,” terang Eko kepada media, Selasa, 12 Mei 2026.
Ia menjelaskan, kerja sama dengan Kepolisian Australia merupakan bagian dari program bersama untuk memastikan Lombok tidak menjadi lokasi munculnya pelaku maupun korban perdagangan manusia.
“Beliau dari Kepolisian Australia yang mempunyai kerja sama dengan Polri mempunyai program agar jangan sampai di Lombok ini menjadi pelaku ataupun korban baik trafficking maupun smuggling,” kata Eko.
Dia menuturkan bahwa wilayah Lombok berpotensi dimanfaatkan sebagai daerah transit bagi warga negara asing yang ingin mencari suaka ke Australia melalui jalur ilegal.
“Kita di sini adalah wilayah transit. Jadi ada warga asing dari negara-negara bagian di daerah timur yang mencari suaka ke negara Australia melalui Indonesia. Jangan sampai nelayan kita ini digunakan atau diupah untuk mengantarkan mereka ke negara Australia karena itu ilegal,” ujarnya.
Karena itu, Polres Lombok Tengah juga melakukan pendekatan kepada masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Mereka dinilai rentan dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan manusia karena memiliki akses transportasi laut.
“Nalayan-nelayan yang menjadi sasaran kita karena merekalah yang punya fasilitas kapal untuk bisa menyeberangkan manusia. Kita edukasi mereka jangan sampai mereka sebagai pelaku ataupun mereka tidak tahu akhirnya mereka nanti terkena kasus hukum,” katanya.
Selain edukasi kepada masyarakat, aparat juga melakukan pemantauan bersama pihak imigrasi serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, kata Eko.
Untuk mendukung pengawasan tersebut, kepolisian juga memanfaatkan fasilitas teknologi seperti perangkat pelacakan dan alat deteksi guna memantau aktivitas yang berpotensi berkaitan dengan penyelundupan manusia.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Lombok Tengah, M.Nursiah mengatakan Lombok Tengah dipilih sebagai lokasi penguatan pengawasan karena memiliki peran penting sebagai pintu gerbang di NTB.
Meski demikian, Nursiah menyebut kondisi keamanan di Lombok Tengah hingga kini masih terkendali. Berdasarkan data yang disampaikan aparat kepolisian, belum ditemukan aktivitas penyelundupan manusia yang mengganggu stabilitas keamanan daerah.
“Alhamdulillah katanya Pak Kapolres berdasarkan data Lombok Tengah aman. Jadi tidak ada masuk penyelundupan manusia yang mengganggu keamanan pembangunan Lombok Tengah,” ujarnya.
Nursiah menegaskan upaya pencegahan tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja. Menurut dia, koordinasi antarunsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi kunci untuk mendeteksi potensi kejahatan lintas negara tersebut.
Nursiah mengingatkan kondisi geografis Lombok Tengah yang dikelilingi laut serta memiliki akses transportasi udara dan laut dapat menjadi celah bagi jaringan penyelundupan manusia.
“Dengan adanya bandara kemudian Pelabuhan Awang ini kita berpotensi ada aksi penyelundupan orang, karena untuk masuk ke Lombok atau ke Lombok Tengah ini pulau di tengah-tengah laut,” ungkapnya.
Karena itu, pemerintah daerah meminta pengawasan diperkuat hingga ke tingkat desa. Aparat kewilayahan seperti kepala dusun, kepala desa, hingga unsur keamanan diminta aktif memantau mobilitas penduduk.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI). Menurut Nursiah, mobilitas tenaga kerja yang keluar maupun masuk ke Lombok Tengah perlu mendapat perhatian serius agar tidak dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan manusia.(hil)
