LOMBOK – Anggota Komisi II DPRD Lombok Tengah, Ahmad Supli menyoroti banyak aset pemerintah kabupaten yang memiliki potensi namun belum bisa dimaksimalkan dan dibiarkan terbengkalai.
Di antaranya, lahan milik Pemda sekitar 14 hektare di wilayah selatan berupa tambak ikan dan garam, namun yang sudah bersertifikat baru 4 hektare dan sisa 10 hektare lainnya belum memiliki sertifikat.
Sementara itu, hilirisasi produk garam dan perikanan serta komoditas hasil laut lainnya perlu keseriusan Pemkab.
“Persoalan garam misalnya kalau serius mengapa tidak bisa, pasti bisa. Asalkan ada keseriusan dari Pemda,” yakinnya.
Untuk mengawal investasi di bidang itu, lahan – lahan yang telah dibeli lama bahkan sampai 20 tahun lalu oleh investor tapi tak kunjung dimanfaatkan dan enggan membayar pajak.
Soal ini Supli pernah meminta kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk diinventarisir karena dengan dibiarkan terbengkalai membuat daerah rugi dan hal tersebut perlu ditata lebih lanjut.
Supli mencontohkan kegiatan masyarakat Desa Karang Sidemen, Batukliang Utara yang bisa dikembangkan lebih lanjut yakni komoditas kopi.
Pemkab menurutnya jika serius menggarap potensi tersebut, bisa dilakukan dengan menjadikan lokasi itu sebagai wilayah khusus untuk pengembangan pertanian kopi mulai pembinaan dengan mengajak warga menanam kopi hingga proses produksi dan pengemasan serta sekaligus memberikan bantuan pemasaran.
“Jawaban investasi yang berpotensi bisa dilakukan ya keseriusan,” ucapnya.
Menurut dia, Pemkab juga perlu memetakan setiap potensi setiap wilayah, jangan sampai seperti adanya pabrik tepung tapioka di Pancor Dao, Batukliang sementara bahan baku yang dibutuhkan yakni singkong karet masih belum tersedia di wiayah sekitar. Sedangkan yang baru jelas terlihat yakni peta potensi tembakau.
“Biar tertata, wilayah penghasil sayur di mana tempatnya, penghasil buah-buahan di mana tempatnya, supaya kita mandiri pangan,” tegasnya.(nis)
