LOMBOK — Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Lombok Tengah, Lalu Setiawan menanggapi beredarnya video viral yang memperlihatkan aktivitas petugas SPBU Praya pada saat tutup mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke dalam jeriken pada malam ini.
Setiawan menegaskan, pihaknya telah melakukan konfirmasi langsung kepada pengelola SPBU Praya untuk memastikan prosedur yang dijalankan tidak melanggar ketentuan.
Dari hasil konfirmasi, pengelola SPBU Praya mengambil kebijakan internal untuk memisahkan jam pelayanan guna mengurai antrean panjang.
“Begitu saya dikonfirmasi teman media, saya kemudian konfirmasi ke pihak pengelola SPBU dan mereka menjelaskan bahwa siang itu mereka melayani kendaraan dan malam mereka layani jerigen. Namun harus memenuhi syarat yaitu mempunyai barcode. Begitu penjelasan dari pihak pengelola,” terangnya saat dihubungi Koranlombok.id, Kamis 6 Agustus 2026.
Secara aturan pengawasan, ia menegaskan tidak ada regulasi khusus yang mengikat atau melarang jam operasional pengisian jeriken. Kebijakan teknis mengenai waktu pelayanan diserahkan kepada SPBU masing-masing, selama konsumen memenuhi persyaratan seperti mempunyai barcode.
Terkait isu penimbunan, ia yakin dengan sistem digital Pertamina saat ini sudah bisa meminimalisir celah kecurangan. Apabila ada kendaraan yang terdeteksi melakukan pengisian berulang dalam jeda waktu singkat di beberapa SPBU berbeda, sistem Pertamina akan langsung memberi peringatan ke pengelola.
“Kalau masalah penimbunan kita gak pernah cek, namun pihak pertamina bisa mendeteksi kendaraan yang terindikasi mengisi lebih dari sekali dan itu nanti akan diblok untuk barcode,” katanya.
Setiawan mengimbau kepada pengelola SPBU agar lebih gencar mensosialisasikan kebijakan jam pelayanan jeriken kepada publik agar tidak memicu kesalahpahaman atau narasi liar di masyarakat. Masyarakat juga diminta bijak dan tidak melakukan praktek penyedotan atau pengisian berulang yang dapat merugikan pembeli yang lain.
“BBM bersubsidi ini kuotanya dibatasi setiap tahun untuk daerah dan tidak mungkin bertambah begitu saja. Jadi masyarakat harus bijak, jangan sampai merugikan yang lain dan untuk kuota kita juga dijatah setiap tahun,” pungkasnya.(hil)
