LOMBOK – Staf Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni pernah turun menemui Kades Lantan dan Kades Karang Sidemen di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah sekitar bulan November 2023. Staf sekaligus kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini turun dalam rangka melihat secara langsung fakta lapangan.
Namun dipastikan saat turunnya ke lokasi tidak bermaksud untuk ikut campur dalam urusan pengusulan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Kawasan Hutan.
“Memang pernah turun ke lokasi, awalnya bulan Februari dan November 2023. Tapi kalau mengurus atau mendampingi tidak berani kami, kami tahu batasan,” tegas Ketua DPC PSI Lombok Tengah, Ahmad Sahirudin saat diklarifikasi jurnalis Koranlombok.id, Kamis (11/1/2024).
Sahirudin alias Daink tak menyebutkan identitas staf Kementerian ATR/BPN. Ia juga memastikan tujuan turun bukan ikut campur melainkan ingin melihat kondisi di lapangan.
“Satu orang staf yang sekaligus kader PSI itu, kalau melakukan pendataan tidak karena itu urusan kelompok tani, desa bahkan BPN,” katanya.
“Tidak ada arahan, tidak ada instruksi apapun,” sambungnya.
Daink justru menyebutkan ada pihak lain yang memberikan advokasi terhadap warga di Desa Lantan dan Karang Sidemen. Disebut ada LSM Kasta NTB dan Walhi.
“Jadi kami tidak pegang data, hanya lihat saja. Dan persoalan ini kami lapor ke atas,” dalihnya.
Dari data yang ia ketahui, ada 200 hektare lahan HGU di Desa Karang Sidemen dan Desa Lantan awalnya. Desa Karang Sidemen sebanyak 155 hektare dan sisanya di Desa Lantan. Namun setelah ada pembangunan Sirkuit 459 Lantan lahan HGU berkurang.
“Kalau yang mengusulkan program ini 500 KK dan Lantan kalau tidak salah 401,” bebernya.
“Pada prinsipnya siapapun yang kelola lahan itu sah-sah saja, dengan catatan masyarakat dapat manfaatnya,” sambung Daink.
Sementara itu, warga yang mengaku dari Gerakan Masyarakat Peduli Keadilan (GEMPA) pernah turun melakukan aksi demo di halaman Kantor Desa Lantan, Rabu (10/1/2024). Dalam askinya, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan.
- Menuntut keterbukaan informasi adanya ekseskusi lahan HGU.
- Meminta pihak pemerintah memastikan masyarakat bisa mendapatkan keadilan dengan pembagian kalau tidak rata minimal merata.
- Meminta pihak BPN atau Pemdes Lantan memberikan data usulan sebanyak 400 Kepala Keluarga (KK) melalui BPN.(dik)
