LOMBOK – Dugaan Pemilu curang di sejumlah kabupaten kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mencuat ke permukaan. Setidaknya ada 20 lembaga mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan (OKP) NTB telah terkonfirmasi akan ikut turun aksi besar-besaran pada bulan Maret 2024.
Dalam aksi mahasiswa ini, mereka akan demo ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB. Massa juga bakal mendatangi gedung wakil rakyat DPRD NTB untuk menyampaikan sejumlah tuntutan mereka.
“Aksi kami ini aksi mengawal hasil Pemilu, yang jelas bulan Maret cuma tanggal kami belum putuskan. Karena ini aksi serentak di Indonesia,” tegas Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unram, Herianto saat dihubungi jurnalis Koranlombok.id, Selasa (27/2/2024).
Herianto membeberkan hari ini sedang berlangsung konsolidasi nasional yang berlangsung di salah satu tempat di Jakarta. Dalam konsolidasi itu membahas soal rencana aksi demo serentak di daerah.
“Ini saya masih di Jakarta bang, Jumat balik ke Lombok,” katanya via ponsel.
Dia menegaskan ada banyak temuan selama ini pada Pemilu 2024 dan persoalan pada rekapitulasi surat suara yang akan disuarakan. Sementara tuntutan dalam aksi yang akan disuarakan nanti.
- Mempertanyakan netralitas perangkat pemerintah pada Pemilu 2024
- Mempertanyakan tanggungjawab KPU atas kasus kematian anggota KPPS
- Mempertanyakan kepada pemerintah penyebab harga sejumlah Sembako naik pasca pencoblosan dan menduga kuat karena dampak bagi-bagi Bansos sebelum Pemilu oleh pemerintah.
“Selain itu kami menemukan kejanggalan di sejumlah data C 1, dari data ini tidak singkron dari desa sampai tingkat kecamatan, bahkan kabupaten,” tegasnya.
Dari pendataan dilakukan mereka, menemukan hasil yang jauh berbeda. Mulai dari form C 1 tapi anehnya saat pleno tingkat kecamatan hasilnya tidak singkron.
“Kami menduga ada permainan, sudah suasan sekarang tertindih penyelanggara juga kami menduga dimainkan. Salah satu temuan di Sekotong, Lotim yang ditemukan teman-teman BEM UGR dan Lombok Tengah juga ada,” ungkapnya.
Pada aksi dilakukan mahasiswa ini, pihaknya memastikan tidak akan masuk dalam mendukung hak angket yang sedang disuarakan di tingkat nasional. Mereka akan fokus pada beberapa tuntutan yang saat ini sedang dikaji.
“Kalau hak angket kami tidak masuk itu ranah Parpol di DPR. Kami tidak berpihak ke satu pihak, kami kawal demokrasi di negeri kita ini,” katanya.
Khusus di lingkungan Unram akan ikut turun aksi besar-besaran ini mulai dari mahasiswa, sipil, bahkan beberapa dosen. Sementara di luar Pulau Lombok telah terkonfirmasi lima lembaga di Pulau Sumbawa akan ikut bergabung aksi.
“Masing-masing lembaga akan membawa 50 anggota mereka turun aksi, jadi kami perkirakan 1 sampai 2 ribuaan massa akan turun Maret ini,” pungkasnya.(dik)
