LOMBOK – Mewakili kontraktor lainnya Ahmad Amrullah bersama Rahamtullah Jayadi selaku kontraktor mendatangi Pendopo Gubernur NTB, Rabu (3/5/2023) pukul 11.05 Wita. Kedatangan Amrullah lengkap membawa gembok dan police line.
Sementara, setibanya di Pendopo Gubernur NTB, Ahmad Amrullah dan kawan-kawan kemudian mencari mobil dinas milik gubernur. Namun sayang, mobil yang dimaksud tak ada di tempat.
Setelah tak menemukan mobil dinas gubernur, para kontraktor ini kemudian menyambangi Kantor (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Namun, di Kantor BPKAD mereka juga tidak menemukan Kepala BPKAD Samsul Rizal.
“Saya tadi di Pendopo, saya mau gembok dan segel mobil dinas Gubernur. Giliran proyek selesai dan belum dia bayar, kok kontraktor saja yang disalahkan. Sekarang kita bereaksi,” kata Amrullah.
“Event-event internasional saja yang diurus, tapi soal kewajiban membayar utang ke kontraktor ini diam. Gubernur seharusnya mengayomi rakyat, jangan zalim. Fokus bayar utang saja. Saya mau gembol mobil dinas, ini kan dari pakak rakyat juga, hak kita,” sambungnya tegas.
Amrullah menceritakan, pihaknya bersama sejumlah kontraktor beberapa waktu yang lalu telah mengingatkan Gubernur NTB Zulkieflimansyah agar memprioritaskan untuk membayar utang kepada para kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan. Namun, hingga hari ini, Amrullah mengaku belum ada kepastian yang diberikan Pemprov NTB kepada para kontraktor.
Upaya menggembok dan menyegel mobil dinas Gubernur NTB dinilainya jadi langkah yang tepat. Sebab, selama ini aspirasi mereka ia pikir tidak pernah digubris dan mendapatkan atensi serius.
“Pemprov NTB ini terlalu banyak utang, banyak janji, dan kontraktor saja yang dizalimi. Saya mau gembok mobilnya, biar dia diam menyelesaikan utang. Saya mau menegakkan keadilan,” ancamnya.
Ia pun menyayangkan sikap pemprov NTB yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan kontraktor. Hal itu, kata Amrullah membuat kontraktor di NTB berang. Seharusnya, pihaknya menilai pemprov NTB fokus saja untuk menyelesaikan utang dan berkomentar yang menyejukkan.
Dia juga menantang Pemprov NTB untuk mendatangi Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai pihak ketiga agar jelas duduk perkaranya.
“Kita sudah kerja sesuai proses, silakan dicek. Dari perencanaan, kami sudah ikuti aturan. Kami tidak kerja asal-asalan, sesuai prosedur. Kita tidak sebodoh yang mereka pikirkan kok. Mari kita ke APH, supaya clear. Supaya jelas benar dan salahnya. Kita kerja dengan kontrak dan perjanjian, ndak bisa kita saja yang disalahkan,” ujarnya.
Amrullah menuturkan, dirinya tidak hanya mengerjakan paket yang sumbernya dari DPRD NTB, tetapi jika direktif milik Gubernur. Ia menegaskan, Gubernur NTB jangan berusaha menutup mata dan melempar persoalan ini menjadi hanya milik satu lembaga saja.
“Saya ini kan tidak hanya mengerjakan pokir dari DPRD NTB, tetapi juga Direktif Gubernur. Ingat itu,” jelasnya
Ahmad Amrullah menekankan, jika dalam waktu dekat pemprov NTB tidak segera membayar utang, maka pihaknya memastikan akan melakukan hal-hal lain lebih kongkret.
Sementara itu sebelumnya Pemprov NTB tidak menampik belum bisa menyelesaikan utang ke rekanan atas program 2022 yang masih mencapai ratusan miliar tersebut. Namun Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyindir utang tersebut timbul dikarenakan kebiasaan kontraktor yang mengerjakan proyek tanpa belum ada kejelasan alokasi anggaran untuk proyek tersebut.
“Ini jadi pelajaran. Kontraktor kita senang mengerjakan apa-apa padahal dananya belum keluar. Akhirnya minjam dulu, nalangain dulu,” sindir gubernur.(ken)
Response (1)