LOMBOK – Oknum staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Tengah inisial LM, menyebut guru sebagai penyumbang kerugian yang cukup besar, melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran administrasi dan temuan pemeriksaan BPK bahkan KPK. Hal ini membuat para guru spontan di Gumi Tastura beraksi.
Oknum staf BKPSDM ini menyampaikan itu semua melalui percakapan di WhatsApp, dengan Kamarudin seorang guru asal Kecamatan Janapria, Selasa siang (1/8/2023). Percakapan ini pun tersebar dan mendadak viral di media sosial.
Kamarudin yang dihubungi jurnalis Koranlombok.id malam ini, membenarkan kejadian itu. Dia menceritakan kronologis percakapan yang terjadi.
Awalnya, Kamarudin bertanya melalui WA kepada LM staf yang memegang server Sistem Informasi Absensi dan Presensi (SI-SENSI). Karena tepat pada Selasa tadi pagi, absensi mobile untuk semua guru P3K dan PNS ini diberlakukan serentak di Lombok Tengah. Namun prakteknya banyak kendala, salah satunya loading cukup lama yang membuat para guru telat absensi. Begitu juga sore harinya.
“Dari situ saya mulai bertanya via wa. Kenapa kita semakin dipersulit saja dengan kebijakan ini. Mohon ditinjau kembali kebijakan ini, jangan sampai banyak orang dirugikan. Begitu pertanyaan awal saya,” cerita Kamarudin.
Setelah muncul pertanyaan itu via wa. LM langsung membalas. Adapun jawabannya yang membuat para guru tersinggung. ‘Silahkan komplain ke pembuat kebijakan pak. Selama bbrpa tahun terakhir, guru sebagai penyumbang kerugian yang cukup besar, mulai dari pelanggaran disiplin, pelanggaran administrasi, pelanggaran n temuan pemeriksaan keuangan BPK n KPK. Sudah terlalu keenakan guru2 ini, masuk n pulang semau dan seenaknya,’.
Selain itu, LM juga mengaku dengan jawabannya via wa. ‘Sekarang bnyak yg mengeluh pulang jam 14.30 krn biasanya pulang jam 1, bertahun2 jd guru sudah korupsi waktu brpa banyak?’.
Dalam percakapan yang cukup panjang itu, LM juga menyampaikan untuk saling mengoreksi, tidak hanya melihat dari tuntutan hak tapi juga pemenuhan pada kewajiban.
“Apa yang merugikan bapak?” tulis LM.
“Kami potong gajinya? Kami potong tunjnganx? Silahkan datang ke kantor nanti kami buktikan.
Silahkan di cek data pegawainya, sebagian besar tidak sinkron bahkan data nasional, daerah dan dapodik itu bnyaj yang tidak sesuai, di ada-adakan hanya untuk pemenuhan sertifikasi.
“Disitu puncak saya cukup kesal dan kecewa dengan LM,” tegas Kamarudin.
Secara terang-terangan, oleh LM juga menyebutkan dimana terbukti dari pelaporan data keluarga, 150 juta temuan BPK pengembalian tunjangan keluarga itu hampir semua dari guru.
LM juga mengatakan, jadi jangan merasa dipersulit hanya karena pihaknya meminta untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pegawai.
“Harusnya bapak sebagai guru bisa menganalisa masalah seperti ini. Baru mulai dan kami sudah siapkan server sedemikian rupa, dari bulan lalu kami imbau untuk uji coba, tapi sangat sedikit guru yang mau uji coba. Itu karena apa? Kami mau coba ketahanan server, sekarang setelah berlaku semuanya bjubel konsultasi ke kantor, bjubel absen, bjubel taunya protes,” tegas LM dalam WA.
“Belum apa-apa sudah protes dan merasa dirugikan. Gimana kami mau bisa ambil langkah kalau bahan evaluasi kami tidak ada. Saya tunggu!!!,” tulisnya.
Selain itu LM menyampaikan, jangan berharap komplin yang mendukung, bukan malah mengatakan pihaknya mempersulit.
“Bapak minta saya meninjau kebijakan, saya hnya pelaksana kebijakan pak. Saya tidak mengatakan guru penyumbang kerugian terbesar pak, mohon jangan dimanipulatif, takutnya jadi fitnah,” terang LM dalam percakapan itu.
Atas kejadian ini, Kamarudin sebagai guru mengaku merasa keberatan atas apa disampaikan LM. Bahkan dirinya tidak menyangka banyak pihak guru lain menanyakan seputar persoalan ini kepada dirinya.
“Saya hanya mau dia minta maaf kepada semua guru,” tegas Kamarudin.
Ketua PGRI Lombok Tengah, H. Amir yang dikonfirmasi belum merespons sampai berita ini diturunan. Begitu juga Kepala BKPSDM Lombok Tengah belum bisa dihubungi.(dik)