LOMBOK – Dana pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Lombok Tengah tahun anggaran 2024 diduga disunat. Kondisi ini baru terkuak setelah salah satu anggota Dewan Ikhsan Ramdani membuka kejadian itu dalam rapat paripurna DPRD, Senin (13/11/2023).
“Terkait Pokir kami mohon menyelesaikan secara aturan, ingat kami menjadi anggota dewan disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakt, kami turun reses bagaimana kami jawab aspirasi masyarakat,” ungkapnya dalam intrupsi.
Kepada Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid dan pimpinan dewan lainnya, Dani meminta semua ini dilakukan melalui jalur aturan.
“Negara kita negara hukum, jadi tolong lakukan sesuai aturan,” katanya.
Di luar ruang rapat paripurna, mantan Ketua LSM Formapi NTB ini langsung membuka semua itu di hadapan awak media. Dia menyebutkan pemotongan ini dibenarkan oleh unsur pimpinan dewan H. Mayuki dan Lalu Rumiawan.
“Pemotongan ini tidak ada dasar aturan dan mekanisme yang jelas. Kami lebih baik berhenti menjadi anggota dewan,” tegasnya.
Dani curiga dana Pokir milik dirinya dan anggota dewan lain sudah dilego. Ia juga mempertanyakan saat dirinya menanyakan soal dana pokir. Staf di sekretariat dewan malah mengarahkan untuk menanyakan kepada pimpinan dewan.
“Katanya Pak Mayuki dan Rumiawan karena Ferdi ikut membahas, tapi kan APBD belum diketok. Ferdi juga dipecat secara tidak hormat oleh Badan Kehormatan,” sebutnya.
Ia memperkirakan Rp 700 juta dana pokir disunat oknum tidak bertanggungjawab. Sampai saat ini, Dani tidak mengetahui berapa dana pokir akan diterimanya.
“Jangan-jangan sudah dilego dan habis pokir saya ini, semua dirasakan oleh anggota dewan PAW,” ungkap dia.
“Saya sampai tetes terakhir akan memperjuangkan, dan demi Allah saya akan mempertanyakan ini. Yang jelas Mayuki bilang dipotong karena ikut pembahasan Ferdi. Termasuk Pak Rumiawan bilang begitu,” sambungnya.
Dalam rapat paripurna, Ketua DPRD Lombok Tengah M. Tauhid mengucapkan terimakasih atas masukan dan pendangang baru dari anggota dewan yang baru bergabung. Apa yang disampaikan dirinya janji bakal menjadikan masukan.
“Kami akan selesaikan secara internal, ijin pak bupati saya tahan Kepala BPKAD,” katanya singkat.(nis)
