LOMBOK – Diperkirakan puluhan ribu suara Caleg DPR RI dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II Pulau Lombok, H. Nanang Samudra diduga dicuri. Kejanggalan hasil pleno tingkat kecamatan di Lombok Barat itu baru diketahui. Sementara perolehan suara yang ditemukan berbeda dengan Form C 1, hasil yang dikumpulkan timnya dari hasil penelusuran ditemukan banyak suaranya hilang di sejumlah TPS.
“Banyak sekali perubahan dari hasil yang direkap PPS dengan hasil yang di plenokan tingkat kecamatan,” ungkap Nanang Samudra, Sabtu (22/2/2024) di rumah pemenangannya di Gunung Sari, Lombok Barat.
Nanang mencontohkan dalam satu TPS dimana Form C 1 hasilnya puluhan suara namun di Form D1 hasil berbeda turun menjadi belasan suara, sementara calon tertentu malah meningkat signifikan jauh berbeda dengan hasil aslinya sesuai C 1.
“Satu TPS saja sudah puluhan suara hilang jika dikalikan jumlah TPS maka ribuan suara hilang,” sebutnya.
Nanang mengatakan dengan migrasi suara yang terjadi membuat perbuhan pada hasil yang cukup signifikan dan sangat merugikan pihaknya. Jika dikalkulasikan jumlah TPS di Lombok Barat TPS maka sangat memungkinkan perubahan suara yang cukup signifikan berubah, sehingga pihaknya telah melakukan verifikasi data dan mencocokan antara hasil DA 1 yang diterima paska pleno kecamatan dengan C 1 hasil yang di rekap di tingkat TPS.
“Perubahan itu dari C 1 hasil ke hasil pleno kecamatan hanya seberapa mungkin saya masih bisa tolerir namun ini banyak sekali dan harus ditelusuri,” tegasnya.
Politisi senior Partai Demokrat ini membeberkan bahwa hampir di sebagian besar desa di Lombok Barat perolehan suaranya jauh berbeda dengan hasil form C 1, hasil sementara temuanya di kecamatan lain tidak begitu masif seperti Narmada, mereka mencatat sebanyak seribu hingga dua ribu suara hilang di satu kecamatan. Belum lagi di Kecamatan Kediri, Lingsar, Lembar, belum di kecamatan lain lagi.
Ia menduga hal ini sengaja dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menguntungkan calon tertentu baik internal partai atau ekternal partai.
Nanang menyampaikan, timnya sudah dan akan mengambil langkah hukum sesuai dengan undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 agar menjadi pelajaran bagi semua penyelenggara untuk tidak menjadi mafia dan tim sukses dalam penyelenggaraan Pemilu.
“Kami kejar dan pidanakan orang-orang ini,” ancamnya.
Sementara, Ketua Bawaslu Lombok Barat Rizal Umami menegaskan pihaknya akan menelahaan persoalan yang disampaikan oleh peserta pemilu. Menurut dia, ketika pleno tingkat kecamatan ada perselisihan hasil harus ada form tentang kejadian khusus yang dibuat, sehingga akan cepat bisa dilakukan rekomendasi baik perhitungan ulang C 1 hasil sampai perhitungan suara ulang kepada PPK dan KPU ditingkat kabupaten nantinya.
“Semestinya ada form kejadian khusus baik penolakan atau keberatan ketika proses rekapitulasi kecamatan oleh saksi,” terangnya.
Rizal berjanji akan serius menelusuri setiap aduan dan laporan masyarakat yang dilengkapi dengan bukti dan data yang lengkap untuk menunjang proses laporan hukum dan bisa memenuhi unsur secara hukum untuk dijadikan pidana pemilu atau sengketa hasil pemilu.
“Kami siap dan tidak pandang bulu baik Panwascam atau PPK,” janjinya tegas.
Dia menambahkan saat ini pihaknya tidak mau berasumsi jika ada laporan maka pihaknya akan menindaklanjuti sesuai dengan bukti yang dibawa.
“Prinsip dari Bawaslu bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan,” tegasnya lagi.(dik/z)
