LOMBOK – Warga Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah mendesak Kades Barabali, Lalu Ali Junaidi untuk segera mengundurkan diri. Jika tidak warga mengancam akan menyegel kantor desa pada Hari Kamis (25/4/2024).
Koordinator aksi dari Aliansi Pemuda Peduli Desa Barabali, Lalu Andre Firman Wijaya menegaskan jika ini bukan sekadar ancaman. Sebagai keseriusan, pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan aksi ke Polres Lombok Tengah, Senin (22/4/2024).
“Jadi permintaan kami sesuai surat kami sampaikan ke Polres, kami minta Kades Barabali mengundurkan diri dan kami akan segel kantor desa,” ancamnya.
Andre menegaskan, aksi ini buntut dari kekecewaan masyarakat terhadap tindakan Kades bersama jajarannya yang diduga telah menjual beras Bantuan Sosial (Bansos) pada bulan Maret 2024.
“Jelas ini sudah melakukan perbuatan melawan hukum,” sebutnya.
Dalam aksi demo yang akan dilakukan Kamis mendatang, setidaknya ada 1 ribu masyarakat Desa Barabali akan ikut turun aksi. Sebelum aksi ini dilakukan, pihaknya juga sudah menggelar pertemuan dengan masyarakat.
“Kami akan aksi berjalan kaki dari Dusun Barabali II menuju kantor desa,” katanya.
Sementara diketahui pemicu reaksi warga Desa Barabali ini atas terungkapnya kasus dugaan penjualan beras Bansos tahap dua.
Informasi awal dikumpulkan jurnalis Koranlombok.id, setidaknya ada 370 sak beras ukuran 10 kg yang diduga dijual oknum perangkat desa setempat. Sementara hasil penjualan beras Rp. 35.400.000 kemudian dibagi-bagi. Adapun pihak yang menerima aliran uang hasil penjualan Bansos itu, Kades Barabali Lalu Ali Junaidi, oknum kepala dusun dan oknum perangkat desa.
Bantuan beras ini dijual kepada seorang pengepul di Desa Barabali. Beras dimasukan ke rumah pengepul beras pada siang hari Rabu, 27 Maret 2024. Beras masuk ke gudang penyimpanan menggunakan mobil pikap yang lokasi tidak jauh dari kantor desa.
Pada saat Kades Barabali Lalu Ali Junaidi dikonfirmasi, tidak menepis kabar miring ini. Dia membenarkan jika bawahannya telah menjual beras bantuan sebanyak 370 sak. Sementara uang hasil penjualan dibagi-bagi kepada perangkat desa dengan nominal bervariasi. Untuk Kadus masing-masing Rp. 400 ribu dan staf desa Rp. 600 ribu. Namun diakuinya, tidak semua sudah menerima uang THR tersebut.
“Kita anggap saja itu sebagai uang Tunjangan Hari Raya (THR). Karena oleh Kordes dan Korcam disampaikan silakan diatur kepada perangkat desa, mereka sampaikan begitu,” ungkapnya saat dikonfirmasi jurnalis Koranlombok.id, Minggu (14/4/2024).
Dia menegaskan, dalam persoalan ini harusnya petugas mulai dari Korcam dan Kordes yang menyalurkan beras bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun anehnya ini tidak mereka lakukan dengan beragam dalih. Tidak seperti beras bantuan tahap satu mereka salurkan langsung ke KPM.
“Ini hanya dua dusun yang mereka salurkan, di situ juga ada mereka potong beras bantuan,” sebutnya.
Kades menyampaikan juga hal mengejutkan, pihak kordes pernah memunculkan inisiatif untuk menarik biaya kepada KPM masing-masing Rp. 10 ribu. Uang itu dijadikan biaya distribusi beras dan dijanjikan untuk dirinya juga.
“Saya bilang tidak mau, saya tidak pernah begitu caranya. Saya sampaikan begitu saat itu. Saya bukan mau bela diri ini,” tegasnya.
Disampaikannya, menurut informasi yang dirinya terima dari staf desa, ada 1.660 sak jumlah beras tahap dua yang diturunkan di kantor desa. Tapi anehnya berita acara tidak pernah dirinya lihat langsung. “Jadi jumlah pasti saya tidak tahu, bisa saja ada yang kurang,” katanya.
Disamping itu dirinya menegaskan lagi, daftar nama-nama penerima aliran uang THR dari sumber hasil penjualan beras Bansos masih ia simpan.
“Kalau Korcam dan Kordes kan mereka dapat dari potongan beras disalurkan. Kalau saya sepeserpun tidak saya terima, Cuma saya siapkan Rp 10 juta untuk beli sarung dibagikan kepada RT,” bebernya.(dik)
