LOMBOK – Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, H. Ahmad Supli mempersoalkan kebijakan pemerintah pusat. Apalagi sering mengabaikan masyarakat, salah satunya kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Supli menentang kebijakan pemerintah pusat.
Politisi PKS ini mengatakan, jika menyediakan hunian adalah kewajiban pemerintah maka jangan dibebankan kepada pekerja, terlebih jika diterapkan di daerah-daerah yang memiliki upah minimum yang kecil.
“Ayo pemerintah ini bahagiakan masyarakat gitu, jangan buat kebijakan yang menyusahkan,” tegasnya kepada Koranlombok.id, Selasa (25/6/2024).
Kendati dalam program tapera pekerja dikenakan pemotongan 2,5 persen dari total gaji yang diterima, namun jumlah tersebut dianggap berat apalagi jika gaji tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
Selain itu karena Tapera baru bisa diambil saat pekerja memasuki usia pensiun, dana yang terkumpul menurut Supli tidak bisa sampai untuk membeli rumah.
“Mungkin nanti cuma bisa beli kerupuk,” sindirnya.
Ia mengkaitkan atas keberhasilan dirinya melalui program Pokir telah berhasil membangunkan rumah layak huni bagi masyarakat, menurut dia hal tersebut juga bisa mudah dilakukan oleh pemerintah pusat.
Selain itu dirinya juga menyentil pemerintah yang semakin membuat masyarakat muram karena harga sejumlah kebutuhan naik ditengah kisruh Tapera.
“Harga bahan bakar naik, listrik naik, pupuk, gula dan beras juga naik sampai tomat naik Rp. 50 ribu. Bagaimana bahagia masyarakat?,” katanya.(nis)
