LOMBOK – Anggota DPRD Lombok Tengah Nurul Adha dalam paripurna belum lama ini meminta kepada Pemkab Lombok Tengah untuk mengkaji bidang di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di antaranya di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar digabung dengan bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Agar ini lebih efisiensi,” katanya.
Menanggapi saran DPRD, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lombok Tengah Supriaddin menegaskan soal saran ini tergantung bagaimana Pemkab menyesuaikan fungsi OPD dengan kebutuhan pembangunan.
Katanya, jika wacana tersebut dikaji dan diimplementasikan kelak oleh Pemkab, pekerjaan yang sifatnya beririsan harus ditata dahulu sesuai dengan bidang kewenangannya.
“Mari kita kaji dan ajak kami selaku OPD untuk berdiskusi masalah ini,” terangnya kepada jurnalis Koranlombok.id, Kamis (5/9/2024).
Diketahui Dinas PUPR telah ada Bidang Ciptakarya yang menangani pembangunan gedung, Bidang Sumber Daya Air (SDA) terkait pembangunan infrastruktur irigasi dan pengairan, serta Bidang Binarmarga yang menangani masalah jalan.
Sementara Bidang Tata Ruang, menurut Sopo panggilan akrabnya, bisa saja misalnya diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional / Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR). Dan khusus untuk Bidang Penataan Kawasan dan Permukiman menjadi ranah tersendiri melalui dinas yang dipimpinnya.
Selama ini nomenklatur tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Kementerian yang membawahi, ia mengatakan perlu diatur lebih lanjut di daerah agar tidak terjadi saling beririsan kewenangan karena tata kelola didasarkan pada aset daerah.
“Mudahan dengan berubahnya nomenklatur ini tidak ada yang beririsab kembali,” harap Sopo.(nis)
